SIDANG TUNTUTAN - Suasana sidang virtual dipimpin Ketua Majelis hakim, Muhammad Djamir, Darmansyah dan Bonifasius N Ariwibowo sebagai hakim anggota, di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Senin (23/8). (Foto: media.alkhairaat.id/ Ikram)
  • Mantan Bupati Balut yang Terjerat Kasus Suap Rp 2,2 Miliar

Palu, Metrosulawesi.id – Mantan Bupati Banggai Laut (Balut), Wenny Bukamo penerima suap Rp2,2 miliar dari tiga pengusaha dituntut pidana 5 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan terdakwa Wennya Bukamo tersebut, dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eva Yustisiana pada sidang secara virtual dipimpin Ketua Majelis hakim, Muhammad Djamir, Darmansyah dan Bonifasius N Ariwibowo sebagai hakim anggota, di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Senin, 23 Agustus 2021.

Dalam amar tuntutannya terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar  Rp 500 juta, subsider 1 tahun penjara. Bahkan  JPU juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Wenny Bukamo selama tiga tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Wenny Bukamo berupa pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik selama tiga tahun,  setelah terpidana selesai menjalani pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, “ ujar Eva Yustisiana.

Dalam kasus suap tersebut Wenny Bukamo dibantu, Recky Suhartono Godiman dan Hengky Thiono masing-masing dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan  membayar denda Rp200 juta, subsider enam bulan kurungan.

Dalam tuntutan JPU, Eva Yustisiana menyatakan, para terdakwa terbukti secara sah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Hal memberatkan diantaranya, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan  yang bersih dari kolusi, korupsi  dan nepotisme,” katanya

Usai pembacaan tuntutan tersebut, terdakwa Recky Suhartono Godiman melalui penasehat hukumnya, Muh Rasyidi Bakry mengatakan, akan mengajukan pembelaan pada Senin pekan depan.

Atas tuntutan tersebut , Rasyidi menggapi, jadi yang aneh, JPU, kembali menekankan bahwa “Keterangan Djufri Katili yang mencabut keterangan dia di BAP yang menyatakan Bahwa Recky tidak pernah menerima uang dari Djufri Katili tidak dapat dibenarkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang.”

“Kalau semua keterangan hanya didasarkan pada BAP, lantas apa gunanya pemeriksaan persidangan?, ” tanya dia.

Kemudian, kata Rasyidi, kalaupun dia tetap ngotot bahwa keterangan Djufri Katili harus tetap digunakan.

“Nah, yang jadi soal adalah, itu kan keterangan satu orang, sementara dalam hukum satu orang saksi bukan saksi,“ tandasnya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas