Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Polemik pengangkatan tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah karena dua orang dalam status tersangka dugaan pidana korupsi, menuai respon dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Muharram Nurdin.

“Pengangkatan tenaga ahli itu mestinya memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Memang secara aturan tidak ada larangan orang yang status tersangka diangkat menjadi tenaga ahli, tetapi keadilan masyarakat mesti dipertimbangkan,” ujar Muharram, Senin 23 Agustus 2021.

Karena itu, Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah ini menyarankan agar gubernur mengganti dulu dua tenaga ahli tersebut yakni Ronny Tanusaputra dan Dharma Gunawan Mochtar.

Mungkin tenaga ahli yang ditunjuk gubernur adalah yang terbaik saat ini dalam membantu gubernur mengoalkan semua visi misinya. Namun, polemik di masyarakat akan mempengaruhi konsentrasi gubernur, apalagi saat ini Sulawesi Tengah di hadapkan dengan berbagai persoalan termasuk penanganan Covid-19 serta rehab rekon pasca bencana alam 2018.

“Biarkan Ronny Tanusaputra dan Dharma Gunawan menyelesaikan proses hukumnya dulu sampai ada putusan tetap. Jika keduanya tidak bersalah, toh gubernur bisa mengangkatnya ulang. Saran saya, gantilah dulu dua orang itu,” tutur Muharram.

Pengangkatan tenaga ahli gubernur sepenuhnya kewenangan gubernur, DPRD tidak terlibat didalamnya.

“Soal gaji genaga ahli semua sama, karena rujukannya peraturan gubernur. Besaran gaji sesuai tingkat pendidikannya, makin tinggi strata pendidikannya makin tinggi juga gajinya. Kalau di DPRD Sulawesi Tengah iti gaji tenaa ahlinya berkisar Rp 3,5 juta,” ungkap Muharram.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas