Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Budi Arie Setiadi menjadi pembicara pada Dialog Media Center KPCPEN Kamis 19 Agustus 2021. (Foto: Tangkapan Layar)

Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Budi Arie Setiadi mengungkapkan, pemerintah desa bisa menambah daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Dimungkinkan menambah KPM (keluarga penerima manfaat) BLT Desa di luar daftar KPM BLT Desa TA 2020, sebagai respons atas perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19, berdasarkan musyawarah desa khusus, musyawarah insidentil,” ungkap Budi Arie Setiadi pada Dalam Dialog Media Center KPCPEN Kamis 19 Agustus 2021.

Pada dialog virtual via Youtube itu, Budi menjelaskan, penerima BLT Desa adalah keluarga miskin non program keluarga harapan/bantuan pangan non-tunai, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, belum terdata (exclusion error).

Selain itu, keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN.

“Kepala desa segera melakukan pendataan kembali KPM BLT Desa di TA 2021 dengan merujuk kepada jumlah KPM BLT Desa TA 2020 bulan kesatu dan melakukan reviu atas kesesuaian kriteria sebagai KPM BLT Desa,” jelasnya.

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial dan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi. Guna mempercepat penyaluran BLT Desa, pemerintah melakukan pemetaan terhadap 75 ribu desa seluruh Indonesia, serta memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur pemberian BLT Desa.

Diharapkan, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat miskin di tengah kebijakan pengetatan mobilitas. Adapun untuk BLT Desa ini, setiap keluarga menerima Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan selama 12 bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Ipin Arifin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengapresiasi program jaringan sosial BLT Dana Desa, juga Bantuan Program Padat Karya yang juga diluncurkan oleh pemerintah. Program tersebut efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Bantuan tersebut dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya beli, sekaligus menggerakkan perekonomian, yang pada akhirnya juga akan menambah perberdayaan ekonomi dan sumber daya lokal.

Piter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) menyebut bahwa BLT Dana Desa sangat penting dilihat dari posisi strategis desa dalam perekonomian, sehingga harus terus dioptimalkan.

Desa, menurut Piter, hanya berkontribusi 14% dari PDB nasional. Namun demikian, selama pandemi, desa terbukti mampu menahan tingkat pengangguran terbuka sehingga lebih rendah daripada di perkotaan. Selain itu juga mampu menahan naiknya angka kemiskinan.

“Semoga program BLT Dana Desa ini dapat mengubah kondisi desa sehingga lebih baik, mandiri dan mampu jadi sumber penggerak ekonomi,” harapnya.

Menyoroti perubahan penyaluran dari Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 900 ribu per 3 bulan disalurkan sekaligus, Piter menilai kebijakan tersebut positif, karena nilai yang diterima warga lebih besar, sehingga bisa melakukan pengelolaan dana dengan lebih baik.

“Namun bantuan adalah bantuan, sifatnya adalah membantu. Jadi kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk bekerja seorang diri. Setiap pihak saling mendukung bekerja bersama-sama agar masyarakat segera bisa merdeka dari pandemi COVID-19,” pungkasnya.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas