SAMBUTAN - Kepala Kantor Kemenag Palu, Nasruddin L. Midu, saat menyampaikan sambutan pada rapat bersama lintas agama di Palu Barat, belum lama ini. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Barat menggelar rapat koordinasi lintas agama dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Palu tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Palu.

Rapat itu dipimpin langsung Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Palu, Nasruddin L. Midu bersama Camat Palu Barat. Pertemuan itu juga diikuti oleh Kepala KUA Palu Barat, Haerullah M. Arif, selaku inisiator rapat dan Lurah se-Kecamatan Palu Barat.

“Belum lama ini Wali Kota berharap peran serta ASN Kemenag untuk turut mensosialisasikan Instruksi serta Surat Edaran yang berkaitan dengan PPKM, khususnya tentang hal yang berkaitan dengan akad nikah dan resepsi pernikahan,” kata Nasruddin, di Palu, belum lama ini.

Menurut Nasruddin, kegiatan akad nikah sendiri tetap diperbolehkan untuk digelar, namun tidak demikian untuk resepsi pernikahan.

“Akad nikah hanya boleh dilaksanakan di KUA atau masjid dengan jumlah tamu maksimal 15 orang dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5 M. sedangkan resepsi pada masa PPKM ditiadakan,” jelasnya.

Yang jelas kata Nasruddin, akad nikah dipersilahkan, namun Pak Wali Kota menegaskan bahwa resepsi pernikahan dilarang, karena rawan menimbulkan kerumunan.

“Dalam pengawasan kami di lapangan, memang diperlukan koordinasi antar lembaga, yakni pihak kelurahan dan pihak KUA. Pihak KUA harus mensosialisasikan larangan ini kepada para calon mempelai sebagai tindakan preventif,” ujar Nasruddin.

Nasruddin mengungkapkan, bahwa resepsi pernikahan sendiri menjadi salah satu klaster yang banyak menjadi penyebab penularan Covid-19. Kasus perkembangan Covid-19 Kota Palu memiliki tren meningkat beberapa waktu terakhir.

“Kemudian hal lain yang menjadi fokus dalam rapat yakni tentang sistem kerja ASN Kemenag, saya menegaskan bahwa harus tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang sistem kerja ASN Kemenag di masa pandemi tahun kedua. Jadi sistem kerja WFH (Work From Home) itu 100 persen, terkecuali pada Satker yang memberikan pelayanan publik, maksimal 25 persen dan harus menerapkan prokes yang ketat,” tegasnya.

Nasruddin mengatakan, PPKM level 4 di Kota Palu berlangsung hingga 23 Agustus 2021. Olehnya itu pihaknya berharap lewat ikhtiar pembatasan ini, penyebaran kasus Covid-19 bisa mengalami penurunan.

“Jika kita semua taat dan berikhtiar, saya yakin kebijakan ini akan efektif, ” pungkasnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas