Sofyan Farid Lembah. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah mengatakan, sangat mendukung pernyataan Wakil Gubernur Sulteng, terkait pencabuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2017, tentang pungutan di jenjang SMA, SMK, dan SLB se- Sulteng.

“Selama ini Pergub itu menjadi payung hukum terjadinya pungutan di jenjang sekolah yang berada dibawah naungan provinsi,” kata Sofyan, melalui ponselnya, belum lama ini.

Menurutnya, Pergub itu membuka peluang terjadinya korupsi di sekolah, terbukti adanya sejumlah kepala sekolah yang harus berurusan dengan hukum, karena akibat pungutan itu.

“Sebenarnya, sejak awal terbitnya Pergub itu di tahun 2017, Ombudsman Sulteng sudah tidak setuju, bahkan kami sudah mengeluarkan saran meminta kepada Gubernur Sulteng, agar segera mencabut kembali Pergub tersebut, karena pungutan seperti itu punya konsekuensi,” ungkapnya.

Kata Sofyan, konsekuensi yang diterima oleh sekolah diantaranya adalah sekolah harus siap diaudit, jika hasil auditnya tidak bagus, bisa berakhir pidana. Akibatnya sudah ada dua kepala sekolah yang telah dipidanakan, kepala sekolahnya dicopot dan dipecat dari PNS.

“Sebenarnya Pergub itu juga bermasalah, salah satunya proses pemungutan, menurut Pergub Nomor 10 Tahun 2017 itu bukan lewat komite sekolah, melainkan sekolah sendiri yang memungut, bahkan punya rekening sendiri,” ujarnya.

Sofyan mengungkapkan, atas kondisi seperti itu, pihaknya membutuhkan satu tahun melakukan pembinaan kepada SMA/SMK saat itu. Karena banyak masalah, sehingga Ombudsman melakukan workshop.

“Namun, di tahun 2019, kita sudah menggunakan pendekatan hukum, sehingga di Poso ada dua kepala sekolah ditangkap oleh tim saber pungli saat itu,” pungkasnya.

Bahkan kata Sofyan, sebagai bentuk keseriusannya saat itu sampai melaporkan ke KPK di Jakarta, karena setiap sekolah dapat mengelola uang besar dari pungutan itu, hingga ratusan rupiah.

“Jadi jika sekarang Gubernur punya pemikiran untuk mencabut, kami sangat berterimakasih, karena sejak awal dasar dari pada pungutan tersebut memang tidak tepat. Karena pungutan seperti itu, membuat dunia pendidikan tidak bagus, membuktikan jika pemerintah tidak siap melakukan pembiayaan wajib di dunia pendidikan, sehingga dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas