Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Namun khusus Sulawesi Tengah (Sulteng), pekerja yang bisa mendapat BSU hanya di Kota Palu.

“Hanya Kota Palu yang masuk penerima bantuan itu karena dasar pelaksanaannya Kemnaker menggunakan Instruksi Mendagri Nomor 21, 22 dan 23. Waktu itu masih PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 3, yang masuk hanya Kota Palu,” jelas Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, Kamis 5 Agustus 2021.

Joko mengatakan untuk Kabupaten Morowali Utara yang baru-baru ini juga diberlakukan PPKM Level 4 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2021 tidak masuk wilayah penerima BSU.

“Yang bisa dapat hanya Kota Palu karena menggunakan Instruksi Mendagri yang lama,” ujar Joko.

Dia melanjutkan regulasi teknis penyaluran BSU telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021. Salah satu persyaratannya diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b yaitu pekerja/buruh calon penerima BSU sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.

Selanjutnya huruf c menyebutkan mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Huruf d ditegaskan pekerja/buruh bekerja di wilayah pemberlakuan PPKM level 3 dan 4. Kemnaker mengutamakan pekerja/buruh yang akan menerima BSU bekerja di sektor usaha barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa.

Joko menuturkan bantuan BSU kali ini dalam bentuk uang sebesar Rp500 ribu selama dua bulan. Penyalurannya dilakukan sekaligus Rp1 juta untuk dua bulan melalui transfer bank himbara.

Belum diketahui jumlah pekerja di wilayah Kota Palu yang berhak mendapat bantuan BSU Covid-19. Itu karena data calon penerima berada di pemerintah pusat dan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

“Belum tahu karena datanya nanti dikirim dari pusat langsungke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nanti saya minta rekapnya dari BPJS untuk selanjutnya dilakukan verifikasi,” tandas Joko.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas