PERESMIAN - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid saat meresmikan nama Jaksa Agung R. Soeprapto sebagai nama jalan Huntap Tondo 1, Kamis, 22 Juli 2021. Penamaan jalan ini ramai menuai kritik oleh warganet. (Foto: Humas Pemkot Palu)
  • Diduga Tabrak Perda
  • Wali Kota Palu Dikirimi Surat Terbuka di Medsos

Palu, Metrosulawesi.id – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid dan Reny Lamadjido serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Tengah, Jacob Hendrik Pattipelohy meresmikan nama jalan di kawasan hunian tetap (Huntap) Yayasan  Buddha Tzu Chi Indonesia, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu.

Acara pemberian nama jalan yang diberi nama Jaksa Agung R. Soeprapto itu sekaligus memperingati hari Bakti Adhyaksa ke-61 tahun, Kamis, 22 Juli 2021.

Namun penamaan tersebut timbulkan ragam kritik masyarakat, salah satunya Komunitas Historia Sulawesi Tengah (KHST).

Menurut Koordinator KHST, Mohamad Heriantho, pemberian nama jalan itu diduga menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Wali Kota Palu Tahun 2017.

Dugaan kesalahan itu dijelaskan dalam rincian pasal 6 ayat 2 poin a sampai g, Perda Wali Kota Palu tahun 2017.

“Contohnya di poin B, disebutkan nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah. Kan jelas disitu tokoh masyarakat daerah yang berjasa, kenapa tidak menggunakan itu sebagai nama jalan?” tanya pria yang akrab disapa Antho kepada jurnalis Metrosulawesi, Jumat, 23 Juli 2021.

Di samping itu, Pemkot dinilai mengabaikan pahlawan lokal di Palu yang layak disematkan jika menyesuaikan dengan peringatan Hari Bakti Adhyaksa.

Tak sekadar mengkritik, Antho juga bersiap menyarankan nama-nama tokoh yang layak dijadikan jalan poros Huntap Tondo 1, tepatnya di gerbang utama jalan masuk huntap itu.

“Kami siap jika diminta berdiskusi atau dialog tentang penamaan jalan tersebut, kami punya beberapa nama jika menyesuaikan dengan hari Bakti Adhyaksa itu,” bebernya.

Dia mencontohkan, tokoh yang ingin pihaknya usulkan adalah Tjatjo Idjazah yang  pernah menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat (BKR) tahun 1950 dan Abdul Aziz Lamadjido dulunya menjabat Kepala Kejaksaan di Donggala.

Kalaupun tak memakai tokoh hukum, Antho juga menyarankan nama jalan disesuaikan dengan kawasan hunian untuk penyintas bencana alam 28 September 2018 itu, dengan nama semacam Pasigala atau sejenisnya.

“Yang jelas berkaitan dengan tokoh hukum daerah atau sesuai makna pascabencana alam di Kota Palu. Itu kan sesuai dengan fakta kawasan tersebut,” pungkasnya.

Tak tinggal diam, Antho pun membuat sebuah surat terbuka tertuju pada Hadianto Rasyid selaku Wali Kota Palu, yang dia sebar di akun sosial media pribadinya, tak lama setelah peresmian. Antho meminta agar Hadi menjawab terkait alasan penamaan jalan di surat digital tersebut.

“Ini bukan kali pertama, sudah lama kami suarakan nama jalan di Kota Palu ini dengan tepat sesuai nama aslinya, seperti kesalahan huruf yang hingga kini belum ditindaklanjuti,” lugas Antho.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas