Wawan Ilham SH - Tafif - Unding Amir. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Praktisi Hukum Wawan Ilham SH mengapresiasi niat baik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Donggala yang berniat mendamaikan DPRD dan Bupati. Tetapi bentuk perdamaian yang diinginkan FKUB itu tidak harus memaksakan kehendak untuk menghentikan proses hak angket.

“Niat baik FKUB mendamaikan bagus, tetapi FKUB jangan masuk ke politik praktis, DPRD dengan produk hak angketnya ada aturan yang mengaturnya,” kata Wawan Ilham, Jumat 23 Juli 2021.

Advokat yang akrab disapa “Jendral” ini menjelaskan, jika FKUB berperan menghentikan hak angket dengan alasan pandemi Covid dan meresahkan masyarakat itu harus dibuktikan juga. Menurutnya, harus dijelaskan masyarakat yang mana dimaksud FKUB resah dan soal pandemi tak ada kaitannya dengan hak angket.

“FKUB sah-sah saja menyampaikan aspirasinya ke DPRD, tapi harus ingat tupoksi juga lah. Kalau FKUB berasalan hak angket meresahkan masyarakat, ya harus dibuktikan masyarakat yang mana, pandemi Covid ada satgasnya,” ujarnya.

“Tupoksi FKUB adalah agama, kalau berbicara keagamaaan artinya ada hubungan dengan manusia. Cuma kalau ada kepentingan berbau politik praktis tunggu dulu, saya tidak mengatakan FKUB ada kepentingan, memang kerja-kerja agama manapun pasti mendamaikan para pihak yang bertikai, jika mau cabut angket ada prosedurnya, tegakan aturan main,” jelasnya.

Sementara itu seorang warga Kelurahan Boya, Unding Amir mengatakan langkah FKUB mencampuri DPRD dengan meminta memberhentikan hak angket keliru. Menurutnya, ada etika jangan sampai FKUB hanya memancing situasi.

“Jangan menggiring opini, angket ya angket urusan umat ya umat, perumpamaannya kalau mau makan kue tetu jangan minta jalangkote,” bebernya.

Terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Donggala Tafif yang dimintai tanggapa terkait peran FKUB yang mencampuri urusan DPRD, mengtakan DPRD tidak diintervensi orang luar.

“Tugas FKUB itu mengurusi stabilitas kerukunan keagamaan, DPRD tidak bisa diintervensi, memang aturan FKUB bisa mengeluarkan rekomendasi jika menurut mereka ada potensi mengganggu keamanan,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua FKUB Donggala Abdullah Yahya mengatakan tujuannya mendatangi DPRD untuk meminta proses hak angket dihentikan. Sebab menurutnya jika proses hak angket diteruskan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

“Lebaran Haji kemarin kami silaturahmi dengan Bupati, kami tanyakan juga persoalan ini, kenapa ada mesti begini hak angket, jadi kami FKUB antisipasi jangan sampai terjadi sesuatu,” kata Abdullah Yahya, di kantornya.

“Makanya FKUB turun tangan dalam rangka stabilitas keamanan daerah, hak angket dihentikan, kami tidak menghalangi kerja DPRD, tetapi kami memberikan saran,” sebutnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas