HUNTAP - Kondisi Huntap PUPR di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Istimewa)
  • Komitmen Waskita Karya Dipertanyakan

Palu, Metrosulawesi.id – Pembangunan hunian tetap (huntap) pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahap 1B hingga saat ini terkesan jalan di tempat alias mangkrak. Waskita Karya adalah main contractor yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pembangunan 1.005 huntap yang tersebar di Palu, Sigi, dan Donggala ini.

“Penunjukkan Waskita Karya untuk membangun Huntap di Sulawesi Tengah pada masa rehab rekon ini oleh Kementerian PUPR patut dipertanyakan. Karena sebelum masa rehab rekon ini,Waskita Karya ini sudah berpolemik masalah keuangan, banyak pembangunan tol di Jawa dan Sumatera, tidak laku. Kurang lebih Rp90 triliun utang BUMN Waskita Karya ke negara. Kalau sudah tahu Waskita Karya ini pailit kenapa PUPR paksakan Waskita Karya ambil pekerjaan pembangunan Huntap di Sulawesi Tengah pada masa rehab rekon ini,” ungkap Moh. Raslin, Relawan Pasigala melalui sambungan ponselnya kepada media ini, Kamis, 22 Juli 2021.

Penyuplai kebutuhan material berupa batako dan baut pada sub kontraktor pembangunan Huntap PUPR ini mengungkapkan, sebesar Rp110, 7 miliar digelontorkan APBN untuk rehab rekon di Sulawesi Tengah.

“Dana itu untuk percepatan pembangunan rehab rekon tahap 1B untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 tentang Percepatan Rehab Rekon di Sulteng. Datang disini, proyek itu di subkontraktor-kan hingga beberapa kali. Kami dapat tulang, mereka daging kerbau,” jelasnya.

“Saya bukan anak teknik yang bisa detail menghitung bangunan huntap ini, tapi anak TK saja bisa menghitung kok. Sederhana, Rp110,7 miliar dibagi 1.005 unit huntap, berarti kurang lebih Rp110 juta real cost pembangunan 1 unit huntap. Sampai ke kami, atau di subkan ke kami sisa Rp60 juta. Luar biasa kan, keuntungan Rp50 juta per unitnya,” tambahnya.

Kata Raslin, konten-konten hunian tetap seperti baja ringan, atap, Satker  Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng meminta untuk membelinya di Surabaya.

“Makanya saya katakan mereka (PUPR dan Waskita Karya) sudah mengeksploitasi hak-hak pengungsi. Permen yang dikeluarkan Menteri Basuki Hadimuljono juga dikhianati Satkernya, yaitu salah satu konten dalam permen itu mengatakan konten-konten lokal dibeli agar perputaran uang disini itu bisa berjalan pascabencana,” jelasnya.

Raslin mengungkapkan kekesalannya dalam menyuplai kebutuhan material huntap.  Pihaknya berhutang material dalam jumlah yang besar untuk mempercepat pembangunan Huntap.

“Namun Waskita Karya membayar kami dengan cara mencicil dengan durasi pembayaran yang panjang. Artinya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemberdayaan pelaku usaha UMKM di tengah pandemi yang digaungkan Presiden Jokowi tidak berlaku di Sulawesi Tengah, sungguh kejam satuan kerja yang  diberi amanah dalam percepatan pembangunan rehab rekon tersebut,” bebernya.

Contoh, kata Raslin, Huntap di Lompio sebanyak 300 unit, di Tanjung Padang 116 unit, Wani , Lumbu Betigo, Pombewe 200 unit, dan Balaroa 58 unit , semuanya terkesan mangkrak imbas  pembayaran pembangunan ke subkontraktor ditunda-tunda, dicicil-cicil, oleh BUMN Waskita Karya.

“Imbasnya sudah pasti ke penyintas, tidak ada kejelasan kapan mereka akan menempati huntap. Sebenarnya upaya Presiden Jokowi bersama Kementerian PUPR untuk percepatan rehab rekon di Sulteng ini patut diapresiasi, mulai ada Inpres dan Permen soal percepatan rehab rekon ini. Cuma ketika hal itu sampai disini (Sulteng) kita bagai mengurai benang basah. Inpres dan Permen itu seakan tidak berlaku disini,” tegasnya.

Jadi, kata Raslin, tumpuan pihaknya saat ini kepada Gubernur Sulteng terpilih, Rusdy Mastura.

“Karena salah satu visi dan misinya Pak Gubernur Rusdy Mastura adalah penuntasan masalah rehab rekon. Dan Pak Gubernur Rusdy Mastura patut diapresiasi, karena kemarin beliau sudah mengalokasikan APBD secara totalitas pada penanganan rehab rekon ini,” jelasnya.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas