Home Donggala

Takut Dipermalukan, Kasman Lassa Mangkir

Wakil Ketua Panitia Hak Angket, Taufik Burhan. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Minta Pansus Hak Angket Dilakukan Tertutup

Donggala, Metrosulawesi.id – Bupati Donggala, Sulawesi Tengah,  Kasman Lassa mangkir dari panggilan Pansus Hak Angket DPRD KAbupaten Donggala, pada Senin 19 Juli 2021.

Ketidakhadiran Bupati Kasman Lassa, di Pansus Hak angket berdasarkan surat yang dikirim Kepada Ketua DPRD Donggala,

Surat bupati bernomor 180/0182/Bag. Umum, tertanggal 15 Juli 2021 berisi tentang Tanggapan terhadap Surat Panggilan Pada Rapat Panitia Angket DPRD.

Dalam Surat yang dikirim bupati itu, dijelaskan selain tak mau menghadiri undangan Pansus Hak Angket, bupati kedudukannya sebagai Kepala Pembina Kepegawaian juga tidak mengizinkan pejabatnya untuk hadir memberikan keterangan pada Pansus Hak Angket.

“Dua alasan bupati sehingga tak mau menghadirkan dan melarang pejabatnya hadir di Pansus Hak Angket, pertama dalam surat panggilan yang disampaikan DPRD kepada bupati dan para pejabat tidak mencantumkan Jabatan tapi hanya Nama saja, sehingga ini dijadikan alasan” kata Ketua Pansus Hak Angket melalui wakilnya Taufik Burhan, di Kantor DPRD Donggala, Senin (19/7//2021) siang.

“Alasan kedua di surat Bupati, Kasman Lassa, beranggapan pelaksanaan Pansus Hak Angket berpotensi dihadiri oleh kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan berita/informasi yang saat ini viral terpantau di media sosial” tambah Taufik.

Dengan kondisi ini, kata Tune sapaan akrabnya Taufik Burhan,  Bupati Kasman Lassa beranggapan individu atau pejabat yang dimintai keterangan di Pansus Hak Angket terkesan diadili dan berpeluang dipermalukan di hadapan publik.

“Bupati menilai rapat Pansus Hak Angket harus dilakukan di ruang  tertutup, cukup dihadiri yang bersangkutan, panitia Pansus Hak Angket dan notulen,” sebut Tune menirukan isi surat Kasman Lassa.

Ditanya langkah apa yang dilakukan Pansus Hak Angket terkait surat Nupati Donggala? Politisi PKB menjawab tetap berpedoman pada amanah UU 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD.

“Jika pun alasan surat panggilan hanya pada perdebatan nama dan jabatan, maka panitia Hak Angket akan mengirimkan surat panggilan kedua dan seterusnya dengan mencantumkan nama dan jabatan, tapi bukan revisi surat seperti sebelumnya,” ungkap Tune.

Soal rapat tertutup, Taufik Burhan menegaskan Pansus Hak Angket memang harus dilaksanakan di ruang terbuka sesuai dengan sifat rapat DPRD sebelumnya.

“Kalau bupati dan pejabatnya lain merasa ada potensi dipermalukan karena sidang Pansus Hak Angket terbuka, maka silahkan minta secara resmi dan langsung dihadapan panitia hak angket sehingga semua bisa transparan dan terbuka, bukan karena ada sesuatu disembunyikan,’’ urai Taufik.

Taufik kembali menambahkan, sesungguhnya pelaksanaan Hak Angket DPRD, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan pasal –pasal lain di dalan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sehingga sangat tidak tepat jika Bupati Kasman Lassa berupaya menghalang-halangi jalannya Pansus Hak Angket dengan tidak menghadiri dan tidak mengizinkan pejabat/orang serta dokumen yang berkaitan dengan proses penyelidikan Angket DPRD.

“Demi tegaknya pemerintah daerah yang baik dan bersih, maka diharapkan kepada Bupati Kasman Lassa, untuk taat dan patuh terhadap ketentuan  UU nomor 23 tahun 2014. tentang pemerintahan daerah beserta turunan peraturan pelaksanaanya” tutup rival Kasman Lassa pada Pilkada 2018 lalu. (*)

Reporter: Tamsyir Ramli

Ayo tulis komentar cerdas