RAKOR PR2P - Gubernur Sulteng melalui Plt Asisten II, Rudi Dewanto, didampingi pejabat terkait mengikuti Rakor PR2P Sulawesi Tengah secara virtual di Ruang Video Converence Kantor Gubernur Sulteng pada Jumat, 16 Juli 2021. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulteng melalui Plt Asisten II, Rudi Dewanto, mengakui lahan dan validasi data masih menjadi kendala Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PR2P). Hal ini berdasarkan update data terbaru penanganan PR2P pada 6 Juli 2021.

“Memang masih ada kendala dan PR yakni, lahan-lahan untuk pembangunan Huntap di Kota Palu , Sigi dan Donggala. Kemudian validasi data yang berhubungan dengan jumlah masyarakat yang akan direlokasi dan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan jembatan IV yang menjadi ikon Kota Palu serta penyediaan lahan untuk SPAM Pasigala,” beber Rudi saar Rapat Koordinasi PR2P Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual di Ruang Video Converence Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Jumat, 16 Juli 2021.

Rakor bertujuan untuk mendukung surat Menko PMK Nomor B-41/MENMO/PMK/ 5/2021 Tanggal 21 Mei 2021 tentang Laporan Penanganan Pasca Bencana di Sulawesi Tengah.

Rakor juga bertujuan menyamakan persepsi atas pemilihan alternatif rekomendasi untuk menyelesaikan Penanganan Pasca Bencana Sulawesi Tengah.

Dalam Rakor ini, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi,

menyampaikan musibah di Sulteng merupakan bencana daerah dan sebagai payung hukum telah diterbitkan Pergub Sulteng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 31 April 2021. Disebut kunci R3P di Sulteng terpadat di tata ruang daerah, yang telah ditentukan zona-zona yang masih boleh dibangun dan yang dilarang.

“Hal tersebut menjadi penting mengingat rencana tata ruang dan wilayah yang sangat diperlukan karena lokasi Sulteng berada di Patahan Koro,” ucap Suprayoga.

Dia mengatakan saat ini yang harus dilakukan Pemda Sulteng memperkuat koordinasi dan garis komando sehingga dipandang perlu untuk merevitalisasi Kepres sebagai dasar koordinasi.

“Penanganan Pasca Bencana di Sulawesi tengah dengan relokasi yang sudah tercapai dan belum tercapai sehingga perlu ada perbaikan dan penambahan,” kata dia.

Suprayoga menyebut dalam perencanaan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 memiliki sejumlah proyek besar, pemulihan pemulihan NTB, Sulteng dan Selat Sunda.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas