Home Donggala

Dugaan Manipulasi Data di BKPSDM

BERI KETERANGAN - Mantan kepala BKPSDM Donggala Abdullah Lahinta (kanan) dan mantan Sekda Donggala Aidil Nur (kiri) memberikan keterangan di DPRD Donggala di hadapan Pansus Hak Angket, Sabtu 17 Juli 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Pansel Loloskan DB Lubis, Tapi Tak Dilantik

Donggala, Metrosulawesi.id – Memasuki hari kedua, Sabtu (17/7/2021), Pansus Hak Angket DPRD Donggala menghadirkan dua mantan pejabat yakni Abdullah Lahinta BKPSDM (Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia) serta Aidil Nur (mantan Sekda).

Keduanya diminta memberikan keterangan terkait dugaan penggunaan dokumen palsu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal pengangkatan, pelantikan, mutasi dan lelang jabatan tinggi pratama pada 4 Maret 2019.

Mantan kepala Dinas BKPSDM Donggala Abdullah Lahinta dimintai keterangan terkait laporan dua ASN yakni Suparti dan Patti Kuala yang mengatakan pelantkikan 4 Maret 2019 tidak sesuai prosedur. Bahkan mereka (Patti Kuala dan Suparti) dilaporkan meninggal dunia di Kementerian Dalam Negeri.

“Wewenang saya sebagai kadis BKPSDM dilampaui, ada staf saya yang overlap namanya Isngadi mantan sekretaris saya, pada proses pelantikan dan mutasi guru dia (Isngadi) yang lebih tahu,”sebut Lahinta.

“Mutasi tanggal 4 Maret 2019 semua mutasi guru dan kepala sekolah bukan saya susun tetapi sekretaris Isngadi. Terkait laporan ASN yang dilaporkan meninggal dunia sebanyak 700 lebih itu tidak benar, yang kami ketahui ASN yang meninggal pada bencana gempa dan tsunami itu hanya 21 orang,”katanya lagi.

Lahinta menjelaskan selama 4 tahun lebih (2016-2019) menjadi kepala BKPSDM ada beberapa peristiwa dalam hal mutasi yang kadang melalui dia dan langsung ke kepala daerah, sebagaimana halnya mutasi tanggal 4 Maret 2019 yang semua mutasi guru dan kepala sekolah bukan dia yang susun tetapi sekretarisnya yaitu Isngadi.

“Mengenai surat KASN tentang adanya data yang tidak benar atau data yang dimanipulasi memang benar adanya makanya sewaktu dia menjabat kepala BPKSDM langsung menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut, meski ada yang tidak dikembalikan juga,”sebutnya.

Ketua Pansus Hak Angket Abd Rasyid kemudian soal mutasi pejabat.

“Pak Lahinta apakah bapak tau kalau bupati itu bisa melantik pejabatnya apabila ia (bupati) telah melewati enam bulan setelah bupati diambil sumpahnya? Apakah boleh melantik pejabat dalam satu tahun dua kali? Llaporan Patti Kuala, ASN bapak, ia mengatakan mutasi yang dilakukan melanggar Peraturan Badan Kepegawaaun Negara Nomor 5 tahun 2019  tentang Cara Mutasi, karena patti kuala dalam setahun dimutasi dua kali,”tanya Abd Rasyid.

Pejabat yang pensiun 1 Oktober 2019 menjawab bahwa bupati enam bulan setelah dilantik bisa melakukan mutasi asalkan mendapat persetujuan kemendagri. Soal kasus Patti Kuala yang dimutasi dalam satu tahun dua kali juga dibenarkan dengan pertimbangan sesuai kebutuhan.

Pejabat Tak Dilantik

Sementara itu, mantan Sekda Aidil Nur di hadapan pansus hak angket menyampaikan bahwa sesungguhnya DPRD sudah mengetahui alur masalah ini dan dimana intinya.

“Pastinya saya bekerja telah membagi tugas sesuai ketentuan, jika pun ada masalah maka dinas teknis yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Aidil Nur mengemukanan terkait status Inspektur Inspektorat Donggala, DB Lubis.

“Saya selaku ketua pansel pada tahun itu 2019 sudah melakukan penelusuran rekam jejak semua pelamar jabatan, termasuk DB Lubis,” kata Aidil Nur.

Komisaris Bank BPD Sulteng ini menjelaskan bahwa DB Lubis punya rekam jejak yakni pernah dipidana pada kasus penipuan dan perkara ini berlanjut ke Mahkamah Agung. Olehnya, pansel mengirim surat ke Pengadilan Negeri Palu dan selanjutnya mendapat balasan surat dari Pengadilan Negeri Palu.

“Namun setelah dilaporkan ke atasan (bupati) dan juga dirapatkan di rapat pansel, DB Lubis tetap diloloskan hingga masuk 3 besar,” cerita Adil Nur di hadapan Pansus Hak Angket.

Mendengar hal tersebut,  anggota Pansus Hak Angket Safrudin K mempertanyakan status DB Lubis yang lolos dengan mudah.

“Mengapa DB Lubis bisa diloloskan dengan mudah Pak  Aidil Nur,” tanyanya.

Aidil menjawab bukan dia yang menetapkan, tetapi hasil rapat panitia pansel yang juga ada akademisi di situ yang menilai.

“Bukan saya yang meloloskan. Ada tim pansel yang juga di dalamnya ada akademisi,  selama saya menjadi sekda, DB lubis itu meski dinyatakan lolos seleksi jabatan tinggi Pratama, ia (DB Lubis) tetap tidak bisa dilantik sampai habis masa jabatan saya sebagai Sekda,” bebernya.

“Kalaupun DB Lubis hari ini telah menjabat, itu bukan lagi periode zaman saya,” tuturnya.

Diketahui berdasarkan jadwal pansus hak angket, bupati Kasman Lassa akan hadir memberikan penjelasan pada Senin 19 Juli 2021, hari ini.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas