Home Donggala

Dari Soal Pemecatan hingga Dilaporkan Meninggal

BERI KETERANGAN - Dua ASN Suparti (kanan) dan Patti Kuala saat memberikan keterangan di sidang panitia Hak Angket di DPRD Donggala, Jumat 16 Juli 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Dua ASN Donggala Blak-blakan di Sidang Panitia Hak Angket

Dua ASN Donggala dihadirkan dalam sidang perdana panitia hak angket di kantor DPRD Donggala, Jumat 16 Juli 2021. Keduanya bicara blak-blakan soal mutasi yang mereka alami. Berikut laporannya.

SIDANG Hak Angket itu mengagendakan penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dokumen palsu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal pengangkatan, pelantikan, mutasi dan lelang jabatan tinggi pratama.

Sidang itu dipimpin ketua Abd Rasyid, didampingi wakilnya Taufik Burhan dan sekretaris Syafiah Basir. Persidangan dimulai pukul 10.00 Wita dengan mendengarkan keterangan dua ASN, Suparti dan Pattikuala.

Patti mengatakan, sebelum dimutasi, dia menjabat sebagai kepala seksi kurikulum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Donggala. Namun pada tahun 2019, secara tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya itu.

“Ada pelantikan 4 Maret 2019. Saya diberhentikan dari jabatan kepala seksi kurikulum, setelah pelantikan itu, saya tidak tahu ditempatkan dimana. Selama enam bulan, saya hanya datang apel di kantor bupati, setelah itu pulang karena tidak tahu mau berkantor di mana,” sebutnya.

“Nanti bulan September 2019, saya dikasih SK penempatan di SMP I Sindue sebagai guru di sekolah ini. Saya menjalankan tugas selama 1 tahun 2 bulan. Kemudian di tahun 2020 tepatnya 15 Juli, saya dimutasi lagi ke SMP Negeri 5 Satu Atap Kecamatan Rio Pakava. Artinya, di sini dilanggar peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang cara mutasi, yang seharusnya dua tahun, baru bisa ada mutasi,” jelasnya.

Setelah pelantikan 4 Maret 2019, ia dan beberapa rekan guru berinisiatif mengadu ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dan pada tanggal 6 Maret 2019 ketika sampai di Kementerian Dalam Negeri, ia dan beberapa rekannya memperoleh penjelasan dari staf kementerian bahwa ada usulan pemerintah daerah yang meminta rekomendasi pelantikan, dengan alasan ratusan tenaga guru meninggal dunia pada musibah gempa dan tsunami 28 September 2018.

“Kami dilaporkan meninggal di Kemendagri. Padahal saya masih hidup ini. Nah dasar itulah mendagri memberikan izin pelantikan pada 4 Maret 2019. Termasuk saya ada di dalamnya. Artinya saya juga dikatakan meninggal dunia,” bebernya.

Hal senada diutarakan Suparti, mantan Kepala SDN 19 Banawa. Ada juga masuk dalam daftar guru yang dinyatakan meninggal dunia oleh pemerintah daerah sebagaimana dilaporkan ke Kemendagri.

“Saya masih hidup ini bapak. Saya juga ikut ke Jakarta, ke kementerian dalam negeri saya dikatakan meninggal,” katanya.

Suparti menjelaskan lagi pada pelantikan 4 Maret 2019 ia hanya disampaikan melalui temannya bahwa ia dipindahkan atau diberhentikan dari jabatan sebagai kepala SD 19 Banawa. Menurutnya pergantian posisi kepala sekolah di SD 19 Banawa secara tiba-tiba tanpa sebab.

Setelah beberapa hari kemudian saya diundang Bupati Kasman Lassa. Saya datang, dari hasil pertemuan itu, saya dan istri dikatakan tidak mendukung Kasman Lassa pada pilkada 2018.

“Tidak diproses, saya langsung diberhentikan jadi kepala sekolah, cuma gara-gara ada orang yang melapor, saya tidak memilih Kasman di pilkada 2018. Ini kan demokrasi. Waktu dipanggil pak Kasman, saya mengakui, saya tidak tusuk dia pada pilkada kemarin 2018. Saya coblos sepupu saya Idham Pagaluma. Akhirnya saya di-nonjob,” tutur Suparti.

“Bupati ancam saya dengan SK yang akan dia tandatangan. Kata bupati, saya akan dipindahkan di Penembani. Kemudian istri saya ke Sojol. Istriku sudah menangis saat itu. Saya hanya ketawa saja, dan menerimanya saja,” bebernya.

Suparti mengatakan ia menerima SK mutasi pada Desember 2019. Artinya delapan bulan menunggu tanpa ada kejelasan penempatan.

“Kalau saya di-nonjob tidak ada SK. Saya ini mau kemana? Delapan bulan tidak ada kejelasan. Akhirnya saya diberi jawaban oleh BKD untuk sementara jadi guru biasa saja di SDN 19 Banawa. Aturan apa itu?” jelasnya.

Setelah mendengar keterangan dua ASN tersebut pimpinan sidang, Abd Rasyid mempersilakan anggotanya memperdalam keterangan yang diberikan dua saksi tersebut.

Selanjutnya Poliitsi PAN Nurjanah mempertanyakan kepada Pattikuala dan Suparti apakah memiliki kesalahan sebelum dimutasi.

“Waktu mutasi, saudara merasa punya salah, apakah betul tidak mendukung sakaya pada pilkada 2019?,” tanyanya.

Mendengar pertanyaan tersebut kedua ASN itu secara bergantian mengatakan tidak memiliki kesalahan. Bahkan di pilkada 2018 berdasarkan aturan posisi ASN harus netral tak boleh memihak.

“Kalau saya salah tentu saya dipanggil. ASN harus netral Bu dalam pilkada. Tetapi saya tetap dikatakan tidak mendukung pak Kasman (sakaya) di pilkada sehingga saya di-nonjob,” jawab Pattikuala.

Untuk diketahui setelah mendengar keterangan dua ASN ini, panitia hak angket pada sabtu 17 juli akan mendengarkan keterangan mantan sekretaris BKPSDM Isngadi, kadis BKPSDM Najamudin laganin, Mantan Kadis BKPSDM Abdulah lahinta, dan Aidil nur mantan sekda.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas