Home Politik

KPU Sulteng Sebut Dukcapil Terkesan Tertutup

Sahran Raden. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menemukan sejumlah kendala dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) di kabupaten kota, salah satunya keterbukaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Anggota KPU Sulawesi Tengah, Sahran Raden mengemukakan, dalam surat edaran KPU disebutkan bahwa dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota berkoordinasi secara berkala dengan instansi terkait, salah satunya Dukcapil sebagai partner utama.

Masalahnya adalah keterbukaan dari Dinas Dukcapil. Menurut Sahran Raden, dukcapil yang sedianya merupakan partner utama KPU terkesan tertutup dalam memberikan akses data kepada KPU kabupaten/kota mengingat regulasi yang mengatur terkait perlindungan data kependudukan. Tidak disebutkan Dukcapil di kabupaten mana yang terkesan tertutup dalam PDPB ini.

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 201 ayat (8) menekankan, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih.

“Di sisi lain, pihak KPU juga belum sepenuhnya terbuka kepada pihak penyelenggara dari sisi pengawasan atau Bawaslu,” ungkap Sahran Raden saat menjadi pembicara pada pertemuan dengan jurnalis dan KPU kabupaten kota, Kamis 15 Juli 2021.

Pertemuan bertema Validasi Data Pemilih pada Non-tahapan Pemilu ini dilaksanakan daring (dalam jaringan) dan diikuti pula secara langsung oleh beberapa jurnalis di kantor KPU Sulteng.

Sahran Raden juga mengungkapkan soal Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Kemendagri kepada KPU untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) setiap awal tahapan pemilu/pemilihan.

Menurutnya, DP4 menjadi problem tersendiri dalam hal penyandingan DPT. Sebab, DP4 adalah data yang di-update setiap enam bulan sekali dan dalam metode pembaruan data di Dukcapil, pihak dukcapil bersifat passif.

“Misalnya untuk data penduduk yang meninggal atau penduduk keluar masuk dalam suatu wilayah, itu tidak akan didata oleh pihak dukcapil kalau warga tidak secara aktif melaporkan hal tersebut,” jelas Sahran Raden yang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulteng.

Sementara itu Divisi Data KPU Sulteng, Halima yang juga pembicara dalam pertemuan tersebut mengatakan, selain Dukcapil dibutuhkan peranan instansi lainnya untuk menyukseskan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dia menyebut di antaranya Bawaslu sebagai lembaga pengawas, Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan data warga Lapas, dan pencabutan hak pilih.

Selanjutnya, yang tak kalah perannya dalam program ini adalah Dinas Pendidikan untuk memberikan data pemilih pemula. Begitu juga Dinas Sosial untuk data disabilitas.

TNI dan Poliri juga dibutuhkan kerja samanya untuk memberikan data alih status sipil ke TNI/ Polri dan sebaliknya yang sudah purnawirawan. Sebab mereka yang alih status menjadi TNI/ Polri akan dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi. Sebaliknya, yang purnawirawan akan dimasukkan sebagai pemilih.

Pihak lainnya adalah LSM untuk data lingkup komunitasnya dan media massa berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

“Ada data yang tidak bisa diakses oleh KPU di instansi tertentu kecuali dengan kerja sama,” ungkap Halima.

Padahal, kata dia program PDPB ini adalah gerakan sadar dini terhadap perlindungan hak pilih. PDPB penting untuk menambah pemilih baru, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan memperbaiki elemen data pemilih yang mengalami perubahan.

“Sehingga nantinya mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya,” kata Halima.

Ketua KPU Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming yang membuka acara pertemuan ini berharap program PDPB dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah data pemilih pada pemilihan 2024 mendatang. Sementara itu, dari hasil PDPB sampai dengan Juni 2021, jumlah pemilih baru mencapai 19.370. Selain itu terdapat pula yang tidak memenuhi syarat 1.719, pemilih pindah masuk ke Sulteng 3.206 dan pemilih keluar 1.682. Sehingga total pemilih di Sulawesi Tengah sampai dengan Juni 2021 sebanyak 2.043.216.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas