Home Artikel / Opini

Pemakzulan Bupati Donggala?

Rofandi Ibrahim. (Foto: Istimewa)
  • Menakar Legitimasi Hak Angket Dprd Donggala

Oleh: Rofandi Ibrahim (*

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala melalui rapat paripurna usul hak angket atas dugaan pelanggaran kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan telah mendapat persetujuan oleh hampir seluruh anggota fraksi yang ada. Dari 30 anggota DPRD Donggala, terdapat 25 anggota yang hadir dalam rapat paripurna dan menyatakan persetujuannya atas ditingkatkannya usul hak angket menjadi Hak Angket DPRD Donggala.

Usul Hak Angket menjadi Hak Angket sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dalam pasal 73 ayat (1) disebutkan bahwa usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat Paripurna. Pasal 73 ayat (2) disebutkan bahwa Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit; 1) materi kebijakan dan/atau pelakasanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan 2) alasan penyeldikan.

Usul hak angket menjadi Hak Angket secara normative telah dipenuhi oleh DPRD Donggala setelah mendapat persetujuan dari rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD Donggala dan telah diambil keputusan melebihi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Sehingga dapat dikatakan secara normative dan prosedur DPRD Donggala telah memenuhi syarat formil untuk dilanjutkannya Hak Angket Dewan terhadap Pemerintah Daerah.

Di tingkatkannya Usul hak angket menjadi hak angket ini pada dasarnya adalah merupakan tindaklanjut dari penggunaan Hak Interpelasi DPRD Donggala terhadap Pemerintah Daerah yang pada Jum’at/25/06/2021 Bupati Donggala Kasman Lassa tidak dapat menghadiri undangan rapat paripurna interpelasi. Perdebatan anggota DPRD Donggala terkait apakah Paripurna Hak Interpelasi ini ditunda untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada Kepala Daerah untuk dapat hadir dalam paripurna Interpelasi berikutnya atau melanjutkannya pada Usul Hak Angket menjadi sangat alot dan argumentative. Setelah pimpinan dewan mendengar masukan dari seluruh anggota Dewan yang hadir maka disepakatilah Hak Interpelasi di tingkatkan menjadi Usul Hak Angket. Ketuk Palu sidang Pimpinan DPRD Donggala menggema dalam ruang paripurna sebagai pertanda dilanjutkannya usul hak angket terhadap pemerintah daerah.

Panitia Khusus (Pansus) Angket telah terbentuk. Paling lama 60 (enam puluh) hari diberi waktu untuk melakukan kerja kerja dalam melakukan penyelidikan terhadap berbagai masalah yang melingkupi Kabupaten Donggala sejak di awal periode Bupati Donggala sampai saat ini. Paling tidak, ada 10 (sepuluh) poin masalah yang menjadi objek penyelidikan Pansus Angket ini, di antaranya adalah; 1) menyelidiki dugaan penggunaan dokumen palsu/keterangan palsu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal pengangkatan, pelantikan, mutasi, dan lelang jabatan Tinggi Pratama; 2) menyelidiki dugaan Pelanggaran Perundang-undangan terhadap pengaktifan kembali 15 ASN yang telah menjalani hukuman (Incrah) atas tindak pidana Kejahatan dalam jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, serta 3 (tiga) ASN yang telah menjalani hukuman (Incrah) atas tindak Pidana Umum secara berencana, bahkan dilantik menjadi pejabat di lingkup Pemkab Donggala; 3) menyelidiki dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan atas proses Penjatuhan Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan terhadap 2 PNS yaitu atas Nama Umar Hamid, SE, M.Si dan Pattakali, SE, M.Si; 4) menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna dan Website (TTG) tahun 2020 ; 5) menyelidiki Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Bansos Rehab Rekon Paska Bencana tahun 2018, yang hingga tahun 2021 belum selesai 100%, patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Perundang-undangan sebagaimana LHP-BPK RI tahun 2020 ; 6) Menyelidiki Pembentukan Majelis TPTGR tahun 2020 serta pelaksanaan tugas dan tata cara yang diduga melanggar beberapa peraturan Perundang-undangan; 7) Menyelidiki penggunaan Dana Covid-19 Tahun 2020, yang di duga terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaanya; 8) Menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap mutasi sejumlah ASN baik structural maupun Fungsional Guru dan tenaga kesehatan; 9) Menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap SK Bupati Donggala tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala; 10) menyelidiki dugaan pelanggaran perundang-undangan dalam hal pengancaman, penyebaran berita tidak benar yang dilakukan oleh Bupati Donggala terhadap anggota DPRD Sdr. Abu Bakar Aljufri, SE pada tahun 2019.

Dari 10 (sepuluh) pokok masalah yang menjadi materi hak angket (penyelidikan) DPRD Donggala terhadap pemerintah daerah tersebut d iatas, DPRD Donggala beberapa waktu lalu telah menindaklanjuti dengan meneruskannya dugaan pelanggaran Pidana ke Aparat Penegak Hukum (APH) di antaranya adalah ke kepolisian (Polres Donggala), ke kejaksaan, Polda dan bahkan langsung mengantarkan laporan dugaan pidana/tipikor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta. Tindakan serius yang ditunjukan oleh DPRD Donggala ini mendapat tanggapan positif dari publik, tidak sedikit yang mengapresiasi.

Di media sosial dan media cetak/elektronik apalagi. DPRD Donggala seakan mendapatkan energi barunya setelah sekian lama tidak memberi arti yang signifikan terhadap harapan public (masyarakat) Donggala. Harapan masyarakat tentulah tidak muluk muluk, berjalannya fungsi fungsi kelembagaan dewan sebenarnya sudah cukup untuk memberi arti terhadap perubahan sistem kerja Pemerintah Kabupaten Donggala.

Hak Interpelasi dan hak angket saat ini yang dilakukan oleh DPRD Donggala adalah salah satu bentuk bekerjanya sistem kelembagaan di Dewan Donggala. Hak Interpelasi dan Hak Angket harusnya dimaknai bukan dalam rangka mencari cari kesalahan pemerintah daerah melainkan dimaknai sebagai fungsi kontrol, koreksi, alarm bagi pemerintah daerah untuk kembali ke jalur yang semestinya.

Pemerintah daerah haruslah sedikit bisa mawas diri. Apa yang dilakukan oleh Dewan Donggala saat ini adalah bentuk kecintaan mereka terhadap Bupati Donggala Kasman Lassa dan daerah ini pada umumnya. Biarkanlah mekanisme itu berjalan saat ini di dewan.

Legitimasi Hak Angket DPRD Donggala

Secara normative, sebagaimana kami uraikan di atas. Hak Angket DPRD Donggala telah mendapat persetujuan oleh hampir seluruh Anggota Dewan Donggala. Lebih dari ¾ yang hadir dalam Rapat paripurna usul hak angket menjadi Hak Angket dan lebih dari 2/3 anggota yang hadir dalam rapat Paripurna menyetujui Usul hak Angket menjadi Hak Angket DPRD Donggala. Artinya apa? Bahwa dukungan politik anggota Dewan Donggala yang tergabung dalam lintas Fraksi memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam mengawal terselenggaranya Hak Angket Dewan ini. Kesolidan anggota Dewan Donggala periode ini patutlah kemudian mendapat apresiasi. Tugas public (masyarakat) adalah mengawal seluruh proses proses yang tengah dan akan berlangsung untuk kerja kerja Pansus Angket ini, agar kemudian fungsi Check and balance terjadi di Daerah tercinta ini.

Jika tak ada aral melintang, menurut informasi dari salah satu anggota Pansus Angket mengatakan bahwa hari Jum’at tanggal 16 Juli 2021, Bupati Donggala Kasman Lassa adalah pejabat yang pertama dipanggil dalam sidang pemeriksaan oleh Pansus Angket. Dan diikuti oleh pejabat daerah, badan hukum dan warga masyarakat yang dianggap mengetahui terhadap objek atau pokok yang dipermasalahkan.

Merujuk aturan Tata Tertib Dewan Donggala disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (1) : “ Hak Angket merupakan Hak DPRD untuk melakukan Penyelidikan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa : “ Panitia Angket DPRD dalam melakukan Penyelidikan dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, Badan hukum, atau Warga Masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Sedangkan dalam pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa “ Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Warga Masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari aturan Tatib Dewan di atas jelas menunjukkan bahwa kewenangan Pansus Angket ini dalam hal memanggil pihak pihak yang dianggap patut mengetahui pokok masalah telah memiliki dasar yang kuat. Sehingga, tak ada alasan lagi untuk kemudian mengelak atau mencari cari alasan untuk tidak mengindahkan panggilan pansus nanti.

Hak Angket Menuju Pemakzulan Bupati Donggala?

Kepala Daerah secara kedudukan adalah merupakan penanggungjawab tertinggi pada penyelenggaraan Pemerintahan di suatu wilayah yang menjadi wilayah kepemimpinannya. Bupati untuk wilayah kabupaten dan wali kota untuk kota. Permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpian kepala Daerah banyak menjadi perhatian publik. Kepala Daerah yang melakukan penyimpangan kewenangan, ataupun tidak sejalan dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dan penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-undang dalam mengemban Jabatan sebagai Kepala Daerah akan berurusan dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang terkandung dalam isi dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 78 ayat (1) adalah dengan menggunakan Mekanisme Impeachment (pemakzulan) Kepala Daerah.

Apakah Hak Angket yang dilakukan oleh DPRD Donggala kemudian berimplikasi pada pemakzulan Bupati Donggala tentu tergantung pada kerja kerja Pansus dalam melakukan penyelidikan terhadap mereka mereka yang terkait dan mengetahui pokok masalah yang diangketkan. Kalaupun kemudian Pansus Angket berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran kebijakan dan peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak serta merta langsung dapat memakzulkan Bupati.

Mekanisme untuk menyatakan pendapat atau Hak Menyatakan Pendapat juga cukup berat persyaratannya. Mesti dihadiri lagi oleh ¾ dari jumlah anggota DPRD Donggala dan disetujui oleh 2/3 dari anggota DPRD yang hadir dalam forum rapat Paripurna. Persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam forum rapat paripurna penggunaan Hak menyatakan Pendapat ini bisa terwujud manakala seluruh anggota Dewan Donggala masih tetap solid. Di sinilah sebenarnya, menguji konsistensi dan integritas anggota dewan kita yang terhormat. Marwah Lembaga Dewan Donggala dipertaruhkan dalam masalah ini. Sekian.

(*Rofandi Ibrahim, Koordinator Divisi Advokasi dan Non Litigasi pada LBH Donggala)

Ayo tulis komentar cerdas