Zulfinasran. (Foto: Istimewa)

Parimo, Metrosulawesi.id – Sektretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran mengungkapkan, sesuai petunjuk dari pemerintah pusat bahwa pembayaran gaji serta tunjangan P3K yang lulus seleksi akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing daerah. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp87 miliar.

“Untuk itu, wajib setiap daerah menyiapkan dan membahasnya pada tahapan pembahasan APBD tahun 2022 dan itu dibahas bersama pihak legislatif. Karena dengan total anggaran sebesar Rp. 87 miliar itu untuk pemenuhan kuota P3K yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 2.343 untuk formasi guru dan formasi kesehatan,” terang Zulfinasran, Sabtu 10 Juli 2021. 

Dia menegaskan, pembiayaan gaji serta tunjangan guru itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan konsekuensinya ada belanja publik yang tidak bisa terpenuhi dan itu hampir di seluruh sektor. Namun, Pemerintah Daerah Parimo tetap berupaya menyampaikan hal tersebut pada pemerintah pusat, yang diharapkan menambah DAU untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada P3K dan CPNS khususnya. 

“Intinya, kami (Pemda) Parimo tetap membahasnya sesuai dengan struktur APBD yang ada, dan ditambah dengan pembiayaan P3K tersebut. Walaupun belum ada kepastian dari pemerintah pusat, apakah ada ketambahan DAU atau tidak,” jelas Sekda.

Reporter: Zulfikar
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas