Home Artikel / Opini

Partai dan Negara Kolaps

ANDAIKAN pesta pemilu sisa enam bulan, dapat dipastikan partai berlomba mengambil peran dalam merespon serangan wabah pandemi Covid-19. Peran itu lahir dari kepura-puraan lantaran fokusnya ke pencitraan. Bukan pengabdian demi rakyat. Tapi demi perebutan rasa simpati untuk suara rakyat.

Pemilu masih lama. Lagi tiga tahun. “Ngapain buang-buang energi. Buang-buang uang. Pemilunya kan tahun 2024. Biarkan saja Pemerintahan Joko Widodo bertanggung jawab menghadapi dan melindungi rakyat dari wabah yang mematikan ini.” Kira-kira begitu dalam benak para politisi, baik yang tergabung dalam gerbong pemerintahan, maupun mereka diposisi oposisi.

Kini partai-partai sibuk menggelar konsolidasi untuk.memperkuat jaringan di lapisan bawah. Tujuannya, membesarkan partai. Memperkuat jaringan menghadapi pemilu. Agar mereka dapat menikmati kekuasaan. Hanya itu. Bukan konsolidasi menolong rakyat menghadapi wabah ganas yang tak berujung.

Kawanku di kedai kopi menilai mereka sudah kehilangan nurani dan empati. “Kini para politikus yang bercokol dalam partai memilih menjadi penonton korban-korban wabah. Coba lihat, adakah partai yang kelihatan terpanggil untuk bergerak masif berinisiatif membantu rakyat, khususnya mencari jalan keluar dari malapetaka yang dapat membuat negara ini kolaps. Tidak ada, kan?”

Sejenak aku diam. Aku merenungi kata-katanya. Kalau soal tuduhan kaum politisi kehilangan empati, aku sering mendengarnya. Tapi pernyataannya bahwa negara ini dapat kolaps, membuatku kaget. “Ah, apa betul negara besar ini dapat kolaps menghadapi serangan covid. Jangan bercanda di tengah kesulitan, Bung?”

Sambil tersenyum sinis, kawanku bilang, “aku tidak bercanda. Sesungguhnya negara kita sudah kolaps. Lihat tuh… rakyat berjatuhan, rumah sakit penuh. Bahkan fatal, gara-gara rumah sakit kehabisan oksigen, puluhan rakyat pengidap covid, meninggal seketika. Jadi jangan heran bila korban terus bertambah. Tiap hari mendekati 40 ribu orang yang terpapar. Sementara yang meninggal seribu lebih. Bukan hanya dokter dan perawat yang kecapean, kini juga para pengantar jenazah dan penggali kubur sudah menyerah menjalankan perannya masing-masing. Hari-hari penuh kecemasan.”

“Apa salahnya negara ini?”

“Negara ini tidak salah. Para penentu kebijakan yang kurang cermat mendengar sikap dan pikiran para ahli.”

“Maksudnya, ahli apa dan dari mana?”

“IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan para epidemiolog–sejak awal–telah mengusulkan ke pemerintah, bahwa untuk menghadapi serangan wabah covid, sebaiknya dilakukan lockdown di sejumlah wilayah yang dianggap sangat rawan. Dengan cara begitu mata rantai penyebaran wabah dapat diputus. Sayang, usul itu dicuekin. Ditolak mentah-mentah. Dilawan.”

“Mungkin penentu kebijakan menilai dengan lockdown, dapat menghambat pertumbuhan perekonomian. Itu juga penting dipikirkan, Bung.”

“Tapi apa arti pertumbuhan ekonomi kalau semua rakyat meninggal? Bukankah ekonomi bisa diusahakan tumbuh kembali, tapi kalau nyawa hilang, bagaimana?”

“Ah, kata-katamu menakutkan, Bung.”

Sore menjemput. Langit mendung. Guntur bergemuruh. Petir menyambar. Kami bersepakat meninggalkan kedai kopi yang sudah sepi. (#)

Ayo tulis komentar cerdas