RAPAT PARIPURNA - Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Hj Nilam Sari Lawira (kanan) berbincang dengan Gubernur H Rusdy Mastura di sela-sela pelaksanaan rapat paripurna di DPRD, Senin 12 Juli 2021. (Foto: Zainal/ Humpro DPRD Sulteng)

Palu, Metrosulawesi.id – DPRD Sulteng menggelar rapat paripurna masa persidangan Ke-3 dengan agenda penyampaian rekomendasi pansus hasil koordinasi, Senin 12 Juli 2021. Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Hj Nilam Sari Lawira dan dihadiri Gubernur H Rusdy Mastura.

Gubernur Rusdy mengatakan, reses merupakan sarana menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakta guna memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat di dapil masing-masing sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Ia pun berharap kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat membawa kebaikan dan kemajuan bagi pembangunan Sulteng.

“Tiada kata berhenti untuk kesejahteraan rakyat, Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju adalah tujuan akhir, ayo kita gerak cepat menuju ke sana,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai hasil dari reses. Sedikitnya ada lima kabupaten dalam rekomendasi itu yang meminta hibah aset ke Pemerintah Provinsi Sulteng.

Kelima pemkab yang meminta hibah aset itu disampaikan Juru bicara Pansus, Ibrahim A Hafid. Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tolitoli misalnya, meminta aset Pemda Sulteng yang ada di Tolitoli. Permintaan serupa juga menjadi rekomendasi pansus untuk kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Unauna khsusnya yang ada di Kepulauan Togean dan Kepulauan Unauna. Aset yang diinginkan pemerintah itu berupa tanah serta bangunan milik pemerintah provinsi.

Selain aset beberapa permintaan pemerintah kabupaten di antaranya penambahan polisi hutan di kabupaten Parigi Moutong (Parimo), penanganan kelangkaan pupuk untuk petani di Parimo dan menertibkan seluruh tambang ilegal di Parimo.

Begitupun di Kabupaten Tolitoli, perlunya penanganan pasca banjir, perbaikan jalan di Lampasio sepanjang 34 km yang merupakan jalan provinsi, pembangunan tanggul 200 meter sebagai upaya mitigasi bencana, pembayaran pajak kendaraan dinas yang menunggak.

Sementara pemerintah Kabupaten Donggala mengharapkan adanya dukungan Perda Corporate Social Responsibility (CSR) karena selama ini perusahaan yang ada di Donggala tidak pernah membayar CSR.

Lain halnya dengan pemerintah Kabupaten Tojo Unauna, selain meminta hibah aset, Pemda Tojo Unauna juga mengharapkan pembukaan SMK Baru di Kecamatan Tojo Barat, juga berharap pemerintah provinsi menanggung sepenuhnya biaya domestik ibadah haji.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas