LANGSUNG DITAHAN - Tersangka kasus korupsi pengadaan tanah parimo saat digiring ke mobil tahanan. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penahanan sekaligus terhadap para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dua daerah pemerintah kabupaten di Sulawesi Tengah, Jumat, 9 Juli 2021.

Yakni dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan satu lagi dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Parimo, terkait pengadaan tanah pada bagian umum sekretariat daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Parimo tahun anggaran 2015-2016.

Tersangka kasus ini ada dua orang inisial RM dan AR. Usai menjalani pemeriksaan keduanya langsung digiring ke mobil tahanan Kejati Sulteng untuk menjalani penahanan.

“Keduanya dilakukan penahanan pada Rutan Palu, untuk 20 hari kedepan,“ ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy, melalui Kasipenkum Kejati Sulteng Reza Hidayat SH MH.

Terhadap kasus ini, kata Reza tidak menutup kemungkinan akan menyeret tersangka lain.

Selanjutnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Kasus dugaan korupsi ini tepatnya terjadi pada BPKAD Balut. Persoalannya terkait penyalahgunaan anggaran BPKAD Balut tahun 2020. Yang kembali ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus ini inisial AM. Terhadap diri tersangka juga dilakukan penahanan.

“Tersangka AM ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-05/P.2.5/Fd.1/07/2021. Dia ditahan mulai tanggal 09 Juli 2021 hingga 20 hari kedepan,” kata Reza.

Reza menambahkan, dalam kasus dugaan korupsi BPKAD Balut ini ada tiga ditetapkan sebagai tersangka, Mantan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Balut Idhamsyah S Tompo yang sebelumnya sudah ditahan bahkan telah menjalani persidangan, lalu AM bendahara pengeluaran dan SB, Kasubag Perencanaan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Hanya saja, kata SB tidak dilakukan penahanan, sebab setelah dilakukan pemeriksaan kesehatannya, tidak memungkinkan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan test swab, tidak memungkinkan dilakukan penahanan,” tandas mantan Kasipidsus Kejari.

Para tersangka dari dua kasus dugaan tindak pidana korupsi itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18, atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas