Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura saat berbicara pada Talkshow RRI Tolitoli terkait perusahaan daerah, Senin, 12 Juli 2021. (Foto: Ist/ Admin Pimpinan)

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan dari hasil kajian Mendagri hampir 90 persen perusahaan daerah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak memberikan keuntungan serta tidak memberikan profit untuk daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura saat melakukan talkshow bersama Bupati Buol, anggota DPRD Tolitoli dan Bupati Parigi Moutong, Senin, 12 Juli 2021 di ruang kerjanya. Talkshow mengangkat tema Pengembangan Perusahaan Daerah melalui RRI Tolitoli.

Menurut Rusdy Mastura, dalam kepemimpinannya akan memberikan peran kepada perusahaan daerah dan merancang pendirian akan membuat Sulawesi Tengah In-Cooporated. Untuk mempersiapkan itu hari Jumat pekan lalu dalam RUPS LB PT Pembangunan Sulteng, gubernur sudah memberhentikan kepengurusan dan menunjuk pelaksana untuk mempersiapkan kepengurusan yang propesional.

“Saya sudah membujuk pihak yang memiliki kompetensi dan profesional untuk memimpin perusahaan daerah. Harapan saya perusahaan daerah kita menjadi holding,” kata Rusdy Mastura.

Kata Rusdy Mastura, kita memiliki potensi untuk diusahakan perusahaan daerah seperti tambang, pertanian dan usaha lainnya. Pemerintah support dari sisi perizinan dan manpaatkan perbankan untuk pinjaman modal jangan memakai APBD.

Gubernur menyampaikan bahwa holding perusahaan daerah kedepan akan bergerak pada bidang tambang nikel, tambang emas, tambang migas, tambang batu bara, agro, perikanan dan kelautan, tambak udang dan jasa.

Rusdy Mastura berharap kedepan perusahaan ini bisa berkalaborasi dengan perusda Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan potensi daerah dengan hat)rapan ada Klkeuntungan yang diberikan pada APBD untuk dipakai pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program-program pemerintah.

Intinya, tambah Rusdy Mastura, perusahaan daerah harus dikelola orang-orang yang profesional dan memiliki jiwa entrepeneurship dan manajerial yang mumpuni.

“Kita harus berikan kesempatan kepada perusahaan daerah untuk memiliki IUP tambang. Masak kita pemerintah tidak ada perusahaan daerah kita yang memiliki IUP. Semuanya itu dilakukan untuk meningkatkan fiskal daerah,” ujarnya. (*/ptr)

Ayo tulis komentar cerdas