Anggota DPD-MPR RI asal Sulteng, Dr. Muhammad J. Wartabone (kanan) didampingi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang melakukan sesi foto bersama. (Foto: Istimewa)

Makassar, Metrosulawesi.id – Dalam rangka pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2020, Senator Dr. Muhammad J. Wartabone SH.,MH.I melakukan kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan itu berlangsung di Hotel The Rinra Makassar City Center Senin, 5 Juli 2021.

“Saya mengapresiasi kinerja BPK Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mendorong Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam mencapai predikat terbaik untuk kesepuluh kalinya secara beturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”

Dalam kesempatan tersebut Muhammad J. Wartabone menyampaikan bahwa sesuai dengan kewenangannya DPD RI mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran belanja negara dan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Sedangkan, ia menyebutkan informasi yang akan digali pada kesempatan kali ini nantinya akan dibahas kembali oleh DPD dan menjadi bahan untuk membuat pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Usai pertemuan tersebut santri alumni Pondok Pesantren Al-Khairat ini menjelaskan, dalam mengelola keuangan negara BPK dan pemerintah daerah harus kerja sama dalam meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap hukum untuk menghindari kerugian negara guna mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang.

“DPD tentu akan terus berkomitmen melakukan pengawasan dan berusaha untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada pemerintah daerah agar dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik demi kepentingan masyarakat.” tutup Alumni Pondok Pesantren Daarut Tauhid Malang Jawa Timur ini.

Menurutnya, proses politik pergantian kepala daerah di harapkan tidak mengganggu kinerja eksekutif yang memiliki sumber daya unggul dan patuh terhadap hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Artinya tidak terjadi penyimpangan yang signifikan dan ini harus terus dipertahankan, walaupun kedepan harus ada implementasi lebih konkrit terhadap pengawalan penggunaan dana yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang, SE., M.Si., Ak., CA, CFrA, CSFA, CPA (Aust), ACPA menambahkan bahwa dengan kunjungan kerja yang dilakukan ini artinya ikhtisar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPD, DPR dan Pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh DPD RI dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut dan melakukan pendalaman.

“Kami sangat mengapresiasi hal itu dan juga diharapkan kepada seluruh pemerintah di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa mempertahankan opini WTP ini. Hal ini tentu menjadi harapan dari DPD karena laporan keuangan sudah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan bisa digunakan para pengambil keputusan,” tambah Paula.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas