Dr. Rusmiadi, ST., MSi. (Foto: Istimewa)

Oleh: RD Rusmiadi, ST, M.Si *)

SISTEM  jaringan jalanadalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Sebagai mana disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang jalan  bahwa:

  1. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari system jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
  2. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Sehubungan dengan jaringan jalan, beberapa jenis ideal jaringan jalan (Morlok, 1978: 682) adalah jaringan jalan grid (kisi-kisi), radial, cincin-radial, spinal (tulang belakang), heksagonal, dan delta. Seperti Gambar berikut ini :

  • Jaringan jalan grid merupakan bentuk jaringan jalan pada sebagian besar kota yang mempunyai jaringan jalan yang telah direncanakan. Jaringan ini terutama cocok untuk situasi di mana pola perjalanan sangat terpencar dan untuk layanan transportasi yang sama pada semua area.
  • Jenis jaringan radial difokuskan pada daerah inti tertentu seperti CBD. Pola jalan seperti menunjukkan pentingnya CBD dibandingkan dengan berbagai pusat kegiatan lainnya di wilayah kota tersebut.
  • Jenis populer lainnya dari jaringan jalan, terutama untuk jalan-jalan arteri utama, adalah kombinasi bentuk-bentuk radial dan cincin Jaringan jalan ini tidak saja memberikan akses yang baik menuju pusat kota, tetapi juga cocok untuk lalu lintas dari dan ke pusat-pusat kota lainnya dengan memutar pusat-pusat kemacetan. Jaringan jalan spinal yang biasa terdapat pada jaringan transportasi antar kota pada banyak koridor perkotaan yang telah berkembang pesat.
  • Bentuk lainnya bersifat abstrak yang memang mungkin untuk diterapkan tetapi tampaknya tidak pernah dipakai, yaitu jaringan jalan heksagonal. Keuntungan jaringan jalan ini adalah adanya persimpangan-persimpangan jalan yang berpencar dan mengumpul tetapi tanpa melintang satu sama lain secara langsung.

Jika dikelompokan  berdasarkan peranannya, jalan  dapat digolongkan menjadi   :

  1. Jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
  2. Jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan pembagian dengan ciri-ciri merupakan perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi;
  • Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dengan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Demikian halnya dengan jaringan jalan yang ada di DaerahProvinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 620/299/Dis.Bmpr-G.St/2017  Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, panjang ruas jalan 1.643,74 Km (JKP-2/JKP-3  : 1.074,53 Km  dan  JSP : 569.21 Km)  tersebar di kabupaten dan Kota wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. (untuk Penetapan fungsi ruas jalan dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Menteri ).

Penetapan Jaringan  jalan tersebut bertujuan untuk Pengembangan dan konektivitas  suatu daerah/ wilayah. Pun diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang luas dalam rangka pendistribusian orang maupun barang dalam menunjang pergerakan perekonomian masyarakat local (local economi development). Jaringan jalan berperan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, negara, social budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Infrastruktur trasnportasi terutama jalan merupakan salah satu indicator yang sangat penting bagi investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah, sesuai dengan fungsi infrastruktur sebagai perangsang tumbuhnya perekonomian. Sebaliknya keterbatasan infrastruktur menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada tidak akan terdorong melakukan ekspansi dan investor baru juga tidak tertarik melakukan investasi. Infrastruktur  transportasi terutama jalan merupakan salah satu indicator yang penting bagi investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 03/Prt/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan Disebutkan Bahwa Pusat Kegiatan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Meliputi PKN, PKW, PKL, PK-Ling, PKSN, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten. Jaringan jalan  menghubungkan Pusat Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.Pusat Kegiatan Lingkungan yang selanjutnya disebut PK-Ling atau istilah lain sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayanikegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Dengan sudah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 620/299/Dis.Bmpr-G.St/2017  Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, diharapkan kekayaan alamnya yang sangat melimpah, di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat bersaing pada pangsa pasar ekspor dunia,  meliputi Hasil Hutan, Hasil Tani dan Perkebunan, Hasil Laut, Hasil Industri, Serta Situs  pariwista  Megalitikum Sampai Pulau Eksotis. Walaupun dalam implementasinya (konektivitas pembangunan jalan) ada beberapa persoalan yang mungkin saja muncul  diantaranya dampak yang timbul dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, social budaya, politik, lingkungan; pendanaan yang terbatas dan harus bersaing dengan kepentingan lain, penentuan skala prioritas yang sering berbeda kepentingan.(*)

Sumber:  :

*) Penulis adalah Kabag. Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Biro PBJ Prov. SultengPernah menjabat Kepala Seksi Perenc. Prog. Dinas PU SultengThn 2011 dan Kepala seksi Perencanaan dan pengawasan   teknis jalan dan jembatan Thn 2017-2018 Dinas BMPR Prov. Sulteng

Ayo tulis komentar cerdas