ILUSTRASI - Peta zona Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. (Grafis: Ist)
  • Empat Daerah Zona Merah, Tujuh Zona Orange

Palu, Metrosulawesi.id – Penyebaran Covid di Sulteng kembali mengkhawatirkan. Yang tebaru, semua daerah di Sulteng tak ada lagi yang berstatus zona hijau. Malah empat daerah kini masuk dalam zona merah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulteng, daerah kabupaten di Sulteng tak ada yang berstatus zona hijau.

Keempat daerah yang beratatus zona merah itu yakni: Kota Palu, Kabupaten Tojo Unauna, Morowali dan Kabupaten Poso. Sementara dua kabupaten lainnya, seperti Banggai Laut dan Parigi Moutong masuk zona kuning. Tujuh kabupaten lain zona orange. Yakni: Buol, Tolitoli, Banggai Kepuluan, Donggala, Morowali Utara, Sigi, dan Banggai.

Kadis Kesehatan Sulteng, dr. I Komang Adi Sujendra kepada wartawan, Jumat 2 Juli 2021, mengatakan, ada beberapa paramater yang digunakan untuk menentukan suatu wlayah masuk zona merah atau tidak. Salah satunya adalah tingginya angka kasus Covid, sehingga daerah tersebut masuk dalam katagori daerah dengan risiko tinggi.

Sujendra mengatakan, diperlukan kerja keras semua pihak untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulteng. Dia mengapresiasi apa yang dilakukan TNI Polri dalam membantu mengatasi penyebaran Covid.

Berdasarkan data penyeberan Covid, keempat daerah yang masuk zona merah itu memang cukup tinggi. Di Kota Palu misalnya, per tanggal 1 Juli 2021, jumlah positif covid mengalami penambahan sebanyak 12 kasus, sehingga total mencapai 3.488 kasus. Di Morowali pada 1 Juli itu terjadi penambahan sebanyak 15, sehingga total 1.208 kasus.

Untuk menekan laju penyebaran Covid, Gubernur Sulteng H Rusdy Matura sudah mengeluarkan surat edaran pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Ada sembilan point dalam surat edaran tersebut.

Di antaranya, setiap pelaku perjalanan yang keluar daerah dan yang masuk, baik via udara, laut, dan darat, yang akan memasuki wilayah Sulawesi Tengah wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test anti gen negative atau hasil pemeriksaan real time-PCR negatif yang berlaku 2×24 jam dan telah dicek keasliannya oleh petugas pemeriksa.

Bagi kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan berdasarkan kajian epidemiologi perlu menetapkan dan mengatur PPKM yang berbasi miskro disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.

SE itu juga melarang ASN untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota terkecuali dianggap sangat penting, yang harus dihadiri secara fisik dan atas undangan dari kementerian/lembaga pemerintah.

Selanjutnya, bupati dan wali kota diminta memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Termasuk diminta agar terus meningkatkan 3T, yakni: testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan).

Dalam SE itu, gubernur meminta agar pimpinan partai, ormas para profesional untuk dapat mendukung pemutusan penularan Covid dengan cara menunda untuk melakukan perjalanan keluar daerah, kecuali kegiatan yang dianggap sangat penting untuk harus dihadiri secara fisik.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas