Ilustrasi. (Foto: Ist)
  • Dugaan Tipikor Peningkatan Jaringan Air Bersih Dan Pemasangan Air

Palu, Metrosulawesi.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan tuntutan pidana selama 2 tahun dan 6 bulan penjara atau 2,5 tahun kepada terdakwa Kurniawansyah yang merupakan Pjs Direktur PDAM Kota Palu, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Selasa 29 Juni 2021. Dia terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan langsung kegiatan peningkatan jaringan air bersih dan pemasangan air perencanaan dan pengawasan TA 2017 senilai Rp2,7 miliar yang merugikan negara Rp 378,7 juta. Dijilid II Kasus dugaan korupsi PDAM Palu ini, terdakwa Kurniawansyah diadili bersama rekannya Nur Alam (Rekanan). Sementara terdakwa Nur Alam dituntut dua tahun penjara.

Selain tuntutan pidana penjara, terdakwa Kurniawansyah dan Nur Alama juga dituntut pidana denda masing-masing Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan, dan tuntutan sama membayar uang pengganti (UP) Rp189 juta, subsider 1 tahun penjara.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erwin Juma SH pada sidang secara virtual.  Sidang kedua terdakwa yang diperiksa dengan dua berkas perkara terpisah dipimpin Ketua Majelis hakim Dr H Muhammad Djamir SH MH, yang merupakan wakil ketua PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu,didampingi dua hakim anggota.

Jaksa Erwin mengungkapkan, keduanya dinyatakan bersalah, sebagaimana diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata Erwin.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Muhammad Djamir memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Sesuai dakwaan yang sebelumnya pernah dibacakan Erwin Juma, bahwa PDAM Kota Palu menetapkan dan mengumumkan penawaran beberapa penyedia barang/jasa pengadaan peningkatan jaringan air bersih dan pemasangan MBR TA. 2017 yaitu, CV. Dinami Indokarya dengan anggaran sebesar Rp198.123.000, CV. Ichsan Kontruksindo dengan anggaran sebesar Rp187.175.000, CV. Nisfanka dengan anggaran sebesar  Rp71.917.000, serta beberapa perusahaan rekanan lagi.

Selanjutnya dalam perjalanannya, terdakwa Kurniawansyah selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) memerintahkan Agustina Rantepadang selaku Bendahara Umum PDAM Kota Palu untuk mencairkan dana kegiatan pekerjaan pengadaan peningkatan jaringan air bersih dan pemasangan MBR TA. 2017 yaitu pekerjaan konsultasi perencanaan atas nama CV.Techno Rise sebesar Rp48.100.000, konsultasi pengawasan masing-masing atas nama CV.Kanjai Engineering Consultant sebesar Rp34.440.000, CV.Cakrawala Engineering Consultant sebesar Rp33.450.000 dan CV. Global Plant sebesar Rp32.000.000.

“Namun penyerahan dan pembayaran tersebut tidak melalui prosedur atau tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pencairan sebagaimana mestinya termasuk diterima oleh terdakwa Nur Alam Aruji selaku perwakilan CV.Techno Rise sebesar Rp48.100.000,” katanya.

Bahwa akibat adanya penyusunan dokumen pengadaan dan penawaran pekerjaan peningkatan jaringan air minum dan pemasangan MBR tidak sesuai ketentuan, imbuhnya, pembayaran kepada penyedia jasa atas dokumen tidak benar, dan penggunaan sisa anggaran tidak sesuai ketentuan serta pembayaran honorarium, dan penggunaan sisa anggaran program hibah air minum 2017 tidak sesuai ketentuan. Sehingga perbuatan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp378.735.142,72.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas