Alex - Nurani Safiah. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Lagi, Bupati Kasman Mangkir Paripurna Interpelasi

Donggala, Metrosulawesi.id – Bupati Donggala, Kasman Lassa mangkir lagi dari rapat Paripurna Interpelasi di DPRD Donggala, Jumat 25 Juni 2021. Melalui suratnya, Bupati Kasman minta rapat paripurna interpelasi ditunda ke Rabu pekan depan.

Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Donggala, Takwin didampingi Wakil Ketua I Sahlan, pada Jumat kemarin, berlangsung alot.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Donggala, Mahmud Tahawi mengusulkan agar permintaan bupati itu disetujui.

“Berikan kesempatan yang ketiga kalinya Bupati Kasman Lassa. Kan dia sudah menyurat. Kasman bersedia hadir pada Rabu pekan depan,” kata Mahmud.

Pernyataan Mahmud itu, kemudian disanggah oleh anggota Fraksi Satu Karya, Nurani Safiah. Menurutnya tidak penting lagi memberikan kesempatan kepada Bupati Kasman, karena sudah dua kali tidak mengindahkan undangan interpelasi. Dan teman-teman fraksi sudah bersepakat menaikan ke hak angket.

“Sudah terlambat sayang. Dari tujuh fraksi di DPRD, lima fraksi sudah bersepakat menaikkan ke hak angket. PDI Perjuangan kami hargai pendapatnya dengan memberikan kesempatan ketiga ke Bupati Kasman, tetapi sekali kami tegaskan, sudah terlambat sayang,” tekan Nurani.

Kemudian Anggota Fraksi PKS, Alex menekankan fraksinya menolak surat pemberitahuan ketidakhadiran Bupati Kasman Lassa di paripurna interpelasi. Sebab kata Alex, bupati sudah tidak memiliki etika, karena menurut tatib interpelasi itu bisa diwakilkan kepada pejabat yang berwenang yang ditunjuk Bupati Kasman.

“Interpelasi itu bisa diwakilkan, tapi bupati tidak punya niat baik, dan etika untuk mengirim pejabatnya di paripurna. Kami Fraksi PKS menolak surat masuk bupati yang meminta perpanjangan waktu Rabu pekan depan. Kami menyepakati usulan menaikkan satu tingkat ke penggunaan hak angket,” kata Alex.

“Ingat amanah tatib kita sudah menunda 2X 2 jam, 1X 24 jam, 3X 24 jam. Artinya penundaan paripurna interpelasi sudah 3 hari,” sebutnya lagi.

Selanjutnya Fraksi PKB, Safrudin K, mengusulkan ke pimpinan sidang agar segera melakukan pembentukan panitia hak angket.

“Untuk mengakhiri perdebatan, hari ini pimpinan harus menjadwalkan pembentukan panitia hak angket,” jelasnya.

Setelah memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya berbicara, Takwin menutup rapat paripurna interpelasi dan menaikkan ke penggunaan hak angket.

“Kami menolak surat bupati perihal permintaan penundaan interpelasi. Setelah menerima usulan lima fraksi, paripurna bersepakat hak DPRD dinaikkan satu tingkat yakni hak angket. Untuk waktunya kita jadwalkan setelah paripurna ini,” tutup Takwin.

Setelah menutup paripurna amatan Metrosulawesi perwakilan fraksi memasuki ruang kerja ketua DPRD Donggala, untuk melakukan rapat penetapan paripurna hak angket.

Untuk diketahui lima fraksi yang mengusulkan bersepakat menaikkan atau menggunakan hak angket kasus TTG adalah: Fraksi Nasdem, Golkar, PKB, PKS, dan Fraksi Satu Karya. Sedangkan untuk Fraksi Gerindra belum menyatakan sikap, sebab lima anggotanya mengikuti kegiatan partai di Bali, sedang fraksi PDI-P masih ngotot memberikan kesempatan ketiga kalinya ke Bupati Kasman Lassa.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas