DUKUNG DPRD - Sejumlah massa dari Forum Perjuangan rakyat Donggala saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Donggala, Selasa sore 22 Juni 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Rapat Paripurna interpelasi yang menyoal proyek TTG (teknologi tepat guna) di DPRD Donggala yang Selasa 22 Juni 2021, terpaksa ditunda karena Bupati Kasman Lassa tidak siap. Rapat itu kembali akan dilanjutkan pada Jumat 25 Juni 2021 mendatang.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Donggala, Takwin dan didampingi wakil ketua hanya membacakan surat pemberitahuan dari Bupati Kasman Lassa.

“Silakan sekretariat DPRD membacakan surat pemberitahuan Bupati Kasman Lassa,” kata pimpinan sidang, Takwin.

Kemudian Kepala Bagian Persidangan DPRD, Endita Ardiana membacakan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh sekda Rustam Efendi. Surat bernomor 005/09.50/Bag.um diterima oleh sekretariat DPRD pada Senin 21 Juni 2021.

Di surat yang sifatnya biasa itu ditekankan bahwa Bupati Kasman Lassa berhalangan hadir di paripurna interpelasi pada hari ini Selasa 22 Juni, dikarenakan ada agenda penting yang harus dihadiri dan juga Pemda masih mempersiapkan jawaban interpelasi.

“Awalnya DPRD menyurat ke Pemda pada tanggal 21 Juni dengan nomor surat 254.170/Um/DPRD/VI/2021, perihal undangan paripurna penjelasan bupati terhadap TTG Selasa hari ini 22 Juni 2021,” katanya.

“Berkaitan dengan undangan DPRD tersebut waktunya bertepatan dengan agenda penting. Saat ini Pemda Donggala masih mempersiapkan jawaban interpelasi (undangan kami terima hari Senin 21 Juni) berdasarkan kondisi tersebut melalui surat ini disampaikan bupati belum bisa menghadiri undangan tersebut,” sebut Endita mengutip surat pemberitahuan Bupati tersebut.

Menanggapi surat pemberitahuan tersebut, pimpinan sidang Takwin mempersilakan anggotanya memberikan tanggapan.

Adalah mantan Ketua Pansus, Moh Taufik langsung memberikan tanggapan. Dia mengkritisi model surat pemberitahuan yang dilayangkan Pemda ke DPRD. Seharusnya katanya, Pemda Donggala menggunakan kop surat Bupati bukan kop surat sekretariat (sekda), karena yang diundang adalah bupati.

Kemudian politisi Nasdem ini mengkritik lagi Bupati Kasman Lassa tidak menghadiri interpelasi dengan alasan ada urusan yang sudah teragendakan.

“Pertanyaan apakah interpelasi lebih tidak penting daripada ada undangan yang lain? Interpelasi adalah hak konstitusional diatur dalam UU 23, PP 12 dan peraturan lainnya. Artinya interpelasi perintah UU, harusnya ini lebih penting, tapi tidak apa-apa. Kita ambil keputusan jangan dengan emosi seperti memutasi PNS,” katanya.

“Fraksi Nasdem bersepakat menunda interpelasi Jumat (25/6) dengan catatan bahwa tidak bisa lagi meminta penundaan waktu. Silakan bupati hadir atau mendelegasikan ke BPMD, Inspektorat atau sekda, tapi kop suratnya menggunakan kop bupati,” bebernya.

Siapapun yang mewakili bupati katanya, harus disepakati jawaban yang diberikan itu adalah dari bupati.

“Kalau bupati tunjuk BPMD, inspektorat atau sekda untuk mewakili interpelasi Jumat mendatang, mau salah atau benar jawabannya, apapun dia bilang, kita bersepakat yang bicara itu bupati,” tekannya.

Amatan Metrosulawesi dari tujuh fraksi di DPRD semua bersepakat paripurna interpelasi dilanjutkan jumat mendatang (25/6).

“Tak usah dibahas Bansus lagi, kita tetapkan hari ini saja, paripurna interpelasi dilanjut jumat,” tutup ketua fraksi Golkar Abu Bakar Aljufri yang diaminkan pimpinan DPRD.

Massa Sebut Program TTG Titipan Ilahi

Sejumlah massa dari Forum Perjuangan rakyat Donggala memenuhi janjinya menduduki kantor DPRD mengawal paripurna interpelasi Selasa sore 22 Juni 2021.

Sebelum menuju kantor DPRD, massa aksi yang dikordinir Anil Syamsudin, Heri soumena, Kalbi, dan mantan anggota BPD Desa Malino Abd Rahman berkumpul di tugu Adipura Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa, kemudian melakukan long march keliling Kota Donggala mengendarai kendaraan roda empat, dua.

“Program TTG adalah titipan ilahi, tidak melalui musyawarah desa. Kami berharap anggota DPRD menuntaskan persoalan ini, dan rakyat ada di belakang,” teriak Abd Rahman.

”Interpelasi harus kami kawal, anggota DPRD harus kami jaga,” sebutnya lagi.

Selain persoalan interpelasi massa aksi juga menyentil lambannya program bantuan air bersih di Dusun Kulolu Kelurahan Ganti.

“Sudah puluhan tahun kami warga pesisir pantai dusun Kulolo tak diperhatikan hanya dijanji terus. Warga Kulolo masih menggunakan air laut untuk mandi. Memasak terpaksa membeli air bersih,” tutup Kalbi.

Setelah puas melakukan orasi, massa aksi yang dikawal ketat aparat polsek dan Polres Donggala kemudian dipersilakan masuk ke ruang sidang utama DPRD mengikuti jalannya paripurna interpelasi.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas