BERI KETERANGAN - Bupati Donggala, Kasman Lassa usai menghadiri serah terima jabatan Gubernur Sulteng di DPRD Sulteng, Senin 21 Juni 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)

Palu, Metrosulawesi.id – Bupati Donggala Kasman Lassa masih pikir-pikir apakah akan menghadiri rapat interpelasi di DPRD Donggala yang akan digelar hari ini, Selasa 22 Juni 2021.

“(Menghadiri interpelasi) saya lihat dulu. Saya diundang sebagai apa,” ujar Kasman menjawab pertanyaan wartawan di DPRD Sulteng sesaat setelah mengikuti Sertijab Gubernur Sulteng, Senin 21 Juni 2021.

Sebelumnya, DPRD Donggala menyepakati mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Donggala, terkait dengan proyek pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Berdasarkan hasil kerja Pansus TTG, proyek yang didanai Rp4 miliar itu dinilai tidak berhasil. Karena itu, dalam sidang paripurna yang pimpin langsung Ketua DPRD Donggala Takwin pada pekan lalu, menyepakati mengajukan hak interpelasi.

Kasman menyesalkan sikap DPRD Donggala membawa persoalan ‘dapur’ lembaga lain sampai ke KPK. Apalagi langkah DPRD tanpa mengkomunikasikannya dengan Pemda Donggala.

“Mereka (DPRD) punya mau sendiri ke KPK. Seharusnya dikomunikasikan dulu, bicarakan dulu. Etikanya begitu, prosedurnya begitu, mekanismenya juga begitu. Jangan membawa-bawa ‘belanga’ orang keluar,” tegas Ketua DPD Nasdem Donggala ini.

Kasman juga mengakui, selama ini DPRD Donggala tidak pernah soan ke dirinya sebelum berangkat ke KPK. Kasman mengaku tahu semua itu setelah sudah di KPK.

Soal pengajuan interpelasi, Kasman juga mengaku belum tahu, undangan pun belum diterimanya. Karena itu, Kasman masih mempertimbangkan untuk hadir jika diundang DPRD dalam hak penggunaan interpelasi.

Pada sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketud DPRD Donggala, Takwin pada Rabu 6 Juni 2021 lalu, sepakat menggunakan hak interpelasi.

“Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usul hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan UU mengenai pemerintahan daerah diajukan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan kepada rapat paripurna,” kata Takwin kala itu.

Tercatat ada sebanyak 27 orang dari 30 anggota DPRD Donggala yang setuju penggunaan hak interpelasi. Sisanya tiga orang tidak memberikan dukungan.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas