Brigjen TNI Farid Makruf. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-rekon) pascabencana masih belum selesai. Terutama pada persoalan pembangunan hunian tetap (huntap) yang terkendala lahan.

Danrem 132 Tadulako yang juga Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Farid Makruf, menilai persoalan lahan huntap harus diselesaikan secara tegas.

“Pemda Sulteng seharusnya bersikap tegas ketika menghadapi sengketa lahan huntap yang jadi salah satu akar permasalahan saat ini,” kata Danrem menjawab Metrosulawesi, Ahad 6 Juni 2021 lalu.

Seperti diketahui, sudah hampir tiga tahun pascabencana, baru sebagian penyintas yang sudah menempati huntap. Sementara sebagian lainnya masih tinggal di pengungsian atau di hunian sementara.

Pembangunan huntap yang dilakukan pemerintah terkendala lahan. Jumlah kebutuhan lahan untuk pendirian huntap di Palu dan Kabupaten Sigi seluas 922,93 hektare (ha). Dari jumlah itu yang ada baru seluas 560,93 ha. Lahan seluas inilah yang kemudian sudah dibangunkan huntap. Pemerintah masih membutuhkan lahan kurang lebih 367 hektar untuk kota Palu dan Sigi 258 hektar.

Di tengah persoalan kekurangan lahan, Pemerintah pula diperhadapkan dengan sengketa lahan untuk huntap. Seperti yang terjadi di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Talise Valangguni antara sekelompok masyarakat dengan Pemkot Palu atau Pemda Sulteng.

Menurut Danrem, Pemda harus bersikap tegas menghadap persoalan lahan tersebut.

“Ini kan masyarakat merasa punya hak (lahan yang akan dijadikan huntap), kan Pemda bisa selesaikan melalui pengadilan ada tidak dokumen (lahannya), dari situ Pemda bisa membeli kan,” imbuh Farid.

Dalam penyelesaian rehab rekon menurut Danrem, sangat diperlukan adanya kesepahaman mulai dari tingkat masyarakat khususnya penyintas bencana, Pemkot/Pemkab, Pemprov serta Kementerian PUPR, hingga aparat keamanan.

Farid menuturkan, kesepakatan antara Gubernur Sulteng, para Bupati dan Wali Kota serta pihak PUPR harus terjalin baik serta solutif.

Di samping itu, dia mengingatkan juga kepada penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi agar tidak ambigu, ketika memilih bantuan yang akan disalurkan kepada mereka.

Farid mencontohkan, sering terjadi ketika penyintas memilih huntap yang dibangun pemerintah dan telah tersepakati, kemudian mereka menginginkan lagi huntap mandiri.

“Masyarakat (penyintas) juga jangan main-main, kan masyarakat hari ini bilang dia minta huntap, disiapkan huntap besoknya dia minta pindah ke (huntap) insitu, habis itu dia ingin bangun (huntap) sendiri. Nggak selesai-selesai,” ungkapnya saat diwawancara khusus oleh jurnalis Metrosulawesi pada tanggal 6 Juni 2021 hari Minggu siang, di salah satu restoran Kota Palu.

Hal tersebut juga didasari lantaran kacau semrawutnya verifikasi dan validasi data penyintas seperti penerima huntap.

“Kalau bicara data saya sudah banyak (kumpulkan) tuh. Pelanggaran selama proses rehab rekon (pascabencana Sulteng) dua setengah tahun sudah saya himpun itu, dan saya tidak ngarang-ngarang, asli cek di lapangan,” bebernya.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas