Agus Sudaryono. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Sulteng, Agus Sudaryanto, mengungkapkan saat ini pelaksanaan pengawasan sumberdaya keluatan dan perikanan menggunakan pendekatan humanis.

“Regulasi sekarang banyak yang berubah, artinya pengawasan lebih kepada pendekatan humanis. Kalau dahulu pengawasan itu sifatnya represif/penindakan,” ungkap Agus, Jumat, 18 Juni 2021.

Perubahan haluan pengawasan dimaksud merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sektor kelautan dan perikanan. Regulasi pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kata Agus, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan pengawasan perairan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Olehnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng dikatakan melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi).

Agus mengatakan pihaknya memiliki tiga pola kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), yakni pre-emptive, preventif dan pembinaan.

“Program kita pertama ini mereview adaptif dengan regulasi-regulasi yang dinamis. Maksud saya, regulasi-regulasi yang terkait dengan usaha perikanan, termasuk di dalamnya pengawasan. Pengawasan ini bagian daripada kegiatan proses produksi perikanan yang ada di hilir perikanan. Nah, kita melakukan ini di hilir, artinya begitu aktivitas usaha di hilir berjalan kita yang memonitor,” kata Agus.

Dia menjelaskan pengawasan dengan pendekatan humanis bertujuan agar usaha sektor kelautan dan perikanan bisa tumbuh sebagaimana semangat UU Cipta kerja yiatu memberi kelonggaran kepada masyarakat.

“Artinya sekarang kegiatan usaha perikanan ini dodorong supaya tumbuh. Sekarang saya kira sudah lebih kondusif dengan undang-undang cipta kerja,” jelas Agus.

Agus mengaku dalam melaksanakan pengawasan, pihaknya menjadikan amanat UU Cipta Kerja sebagai rujukan pengawasan. Namun demikian, pendekatan represif tetap bisa dijalankan ketika ada pelanggaran kategori serius.

Dia mencontohkan saat menemukan pelanggaran di lapangan, pihaknya akan melihat dan mengkaji suatu pelanggaran tersebut. Pertama, apakah memang pelaku usaha perikanan itu tidak update mengenai regulasi yang ada. Atau memang ada kendala-kendala dalam proses pengurusan izin.

“Kita beri contoh, seperti mereka yang ada di Banggai laut yang sulit akses apalagi jaringan komunikasi (internet). Kita harus lakukan tindakan pembinaan, pendampingan, bahkan kita mengawal mereka supaya bisa memenuhi kepatutan itu. Jadi tujuan pengawasan itu salah satunya adalah kita tingkatkan tingkat kepatuhan mereka. Tentunya setelah patuh, kontribusinya pasti ada, data produksi tercatat, distribusi tercatat, kemudian imbasnya mungkin ada rebtribusi ke daerah, itu effeck multipliernya,” tandas Agus.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas