Home Palu

Pembayaran Tanah Huntap Petobo Tunggu Sinyal Pemilik Lahan

PORAK PORANDA - Potret beberapa pekan usai terjadinya likuefaksi yang memporak-porandakan area pemukiman warga di Kelurahan Petobo, Kota Palu. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)

Palu, Metrosulawesi.id – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana 28 September 2018 silam belum menemui babak akhir. Masalah rehab rekon yang mengakar dari tahun sebelumnya hingga kini, yakni pembebasan lahan atau land clearing untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk penyintas yang kehilangan tempat tinggalnya.

Seperti di wilayah terdampak parah gempa bumi disusul likuefaksi skala besar yakni Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Proses rehab rekon di Kelurahan Petobo untuk warga penyintas sejak dua tahun lalu masih syarat polemik atau klaim status kepemilikan tanah pembangunan huntap.

Menurut Camat Palu Selatan, Abdul Arief mengungkapkan, sesuai pernyataan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, ada empat opsi atau pilihan bagi segenap penyintas Petobo. Empat opsi tersebut menerapkan relokasi atau pemberian huntap penyintas ke Huntap Tondo 1 dan Tondo 2, Huntap Talise Valangguni, serta huntap mandiri di wilayah Kelurahan Petobo.

“Kebetulan saya berhalangan hadir waktu Wali Kota rapat bersama warga beberapa waktu lalu, tetapi Lurah Petobo yang lebih tahu hasil rapat tersebut karena beliau turut hadir,” ujar Arief melalui sambungan telepon kepada Metrosulawesi beberapa waktu lalu.

Untuk Huntap Mandiri Petobo, Arief mengungkapkan proses pembangunan tengah berlangsung namun dirinya tidak bisa menyebutkan berapa unit yang sedang dikerjakan.

Selain itu, kata dia, pembebasan lahan Huntap Petobo masih terus dilakukan. Arief mengatakan, Pemerintah Kota Palu menunggu sinyal pemilik lahan soal transaksi serta penentuan harga tanah tersebut.

“Untuk teknis pembayaran lahan Huntap Petobo, seperti apakah nominal harga yang sesuai NJOP atau tidak, saya tidak mengetahui skema atau mekanismenya,” kata Arief.

“Kalau tentang teknis (transaksi) pembayaran atau harganya itu yang tahu persis itu Dinas Tata Ruang Kota Palu. Mereka leading sector-nya kalau pembebasan lahan untuk kepentingan umum,” tuturnya.

Metrosulawesi pun mengkonfirmasi Kepala Dinas Tata Ruang Kota Palu, Muhammad Rizal beberapa waktu lalu.

Rizal mengatakan, Dinas Tata Ruang Kota Palu tak lagi memiliki kewenangan perihal pembebasan lahan untuk kepentingan umum termasuk pembebasan lahan untuk kepentingan rehab rekon pascabencana, terhitung sejak disahkannya Peraturan Pemerintah tertanggal 2 Februari 2021.

“Menurut PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bahwa pengadaan tanah dilakukan prosesnya oleh instansi yang membutuhkan tanah,” sebut Rizal mengutip PP itu.

Namun Rizal tak menyebutkan instansi apa yang dimaksud dalam PP tersebut yang mengurusi pembebasan lahan huntap pascabencana Pasigala.

“Contoh kalau untuk (pembebasan lahan) pembangunan sekolah berarti Dikjar. Kalau untuk rumah sakit Dinas Kesehatan,” imbuhnya.

Akan tetapi bisa disebut instansi yang dimaksud PP Nomor 19 Tahun 2021 di atas adalah Pemkot Palu sendiri, karena Pemkot Palu selaku lembaga yang bertanggung jawab menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam gempa bumi, tsunami serta likuefaksi 2018.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas