KETERANGAN PERS - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidah (kanan) saat memberi keterangan pers di Palu, Rabu 16 Juni 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • Parimo Putus Kerja Sama Sejak Agustus 2020

Palu, Metrosulawesi.id – BPJS Kesehatan Cabang Palu berharap semua pihak menyukseskan program JKN-KIS kepada masyarakatnya. Sebab, sampai akhir Mei 2021, masih ada 493.301 penduduk Sulawesi Tengah yang belum miliki JKN-KIS.

Salah satu pihak yang diharapkan bantuannya adalah pemerintah desa.

“Kami sangat berharap kepala desa, perangkat desa bisa ikut sosialisasikan program ini,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidah di Palu, Rabu 16 Juni 2021.

Tapi, sebelum ke masyarakatnya, para kepala desa dan aparatnya sebaiknya terlebih dahulu mendaftarkan diri dalam prgram ini. Setelah itu, pemerintah desa bisa membantu masyarakatnya yang belum punya kartu JKN KIS.

Jika masyarakatnya mampu membayar sendiri iuran bisa didorong mendaftar dalam segmen mandiri di BPJS Kesehatan. Tapi, jika ada warganya yang kurang mampu, diteruskan ke pemerintah daerah agar bisa menjadi peserta penerima bantuan iuran, baik dari pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD). Saat ini, se Sulteng 48 persen peserta JKN-KIS dibiayai oleh pemerintah pusat, dan 17 persen oleh pemda.

BELUM TERDAFTAR DI JKN-KIS
Kab/KotaNon JKN-KIS
Poso 45.837
Donggala98.680
Tolitoli7.271
Buol6.633
Parimo140.252
Sigi41.157
Palu12.749
Morowali4.830
Morut4.825
Touna6.453
Banggai67.036
Bangkep27.175
Balut30.403
Total493.301
Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Palu

BPJS Kesehatan Cabang Palu mencatat, penduduk Sulteng pada semester 2 tahun 2020 sebanyak 3.011.077. Dari jumlah itu, sampai Mei 2021, baru 2.517.076 yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS atau 83,62 persen.

“Sebanyak 493.301 belum miliki kartu JKN-KIS,” jelasnya.

Lebih lanjut diuraikan, beberapa daerah kepesertaannya dalam program JKN-KIS sudah di atas 95 persen seperti Tolitoli, Buol, Palu, Morowali, Morut, Tojo Unauna. Tapi, ada juga yang rendah cakupan kepesertaannya seperti Banggai Laut yang masih 57 persen.

“Kami tetap berupaya untuk sosialisasikan program JKN ini,” katanya.

“Kalau pemberi kerja atau badan usaha, kami selalu sosialisasi kewajiban perusahaan memberikan perlindungan sosial dengan memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya,” lanjutnya.

Belum Kerja Sama

Sementara itu, dari Parigi Moutong dilaporkan, pemerintah setempat belum melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, sebelumnya ada 94 ribu warga miskin yang ditanggung iurannya oleh Pemkab Parimo.

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Parigi Moutong, Husna menerangkan, Pemda Parimo berhenti kerja sama sejak Agustus 2020 lalu. Pihaknya sudah mencoba berkoordinasi membicarakan kelanjutan kerja sama dalam program strategis nasional ini.

“Intinya kami tinggal menunggu titik terang dari Pemda Parimo. Kalau untuk yang ditanggung melalui APBN terus berjalan, karena yang bayar pemerintah pusat,” terang Husna ditemui Metrosulawesi di ruang kerjanya, Jumat 18 Juni 2021.

“Pemda masih beralasan bahwa saat ini mereka lagi sementara melakukan validasi. Sehingga kemarin saya selaku kepala BPJS Parimo melakukan sosialisasi dengan pihak Dinas sosial apakah sudah selesai validasi atau belum, cuma mereka masih belum berani data mana yang akan dikerjasamakan. Karena mereka masih harus berkoordinasi lagi dengan Sekda dan Bapelibangda,” jelasnya.

Reporter: Syamsu Rizal – Zulfikar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas