Home Nasional

Muhammad J. Wartabone: Pentingnya RUU Pinjaman Daerah

Anggota DPD/MPR RI, Dr. Muhammad J. Wartabone (kiri) didampingi Asisten Gubernur Provinsi Banten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, M. Yusuf (kanan) saat melakukan pengawasan terhadap Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pinjaman Daerah di Provinsi Banten. (Foto: Istimewa)

Banten, Metrosulawesi.id – Anggota DPD/MPR RI Muhammad J. Wartabone dalam kunjungan ke Provinsi Banten, menyampaikan bahwa pentingnya penerapan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pinjaman Daerah.

“Kegiatan ini merupakan tugas Komite IV DPD RI terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018, yang melakukan pengawasan terhadap Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pinjaman Daerah,” ungkapnya, Senin 14 Juni 2021.

Secara normatif, lanjut dia, pengaturan mengenai Pinjaman Daerah telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 sebagai amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Sedangkan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tuturnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa terdapat pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mempertegas keberadaan dari pinjaman.

“Pinjaman Daerah dimaksudkan untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik,” jelasnya.

Menurutnya, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah. Disisi lain, Muhammad J Wartabone menegaskan, dalam implementasi Pinjaman Daerah masih terdapat kendala teknis di Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerapkan kebijakannya.

“Berupa Perencanaan penggunaan pinjaman yang dianggap masih relatif lemah atau kurang didukung dengan studi kelayakan yang memadai, sehingga masih terkendala dalam mendapatkan persetujuan,”katanya.

Kemudian, ia mengungkapkan kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan hukum berupa PP No. 56 Tahun 2018 masih dirasa belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan Pinjaman Daerah. Apalagi, titik soalnya adalah materi muatan kebijakan hukum tentang Pinjaman Daerah belum disusun secara menyeluruh.

“Dan hanya didefinisikan sebagai perbuatan hukum Pemerintah dalam melaksanakan Pinjaman Daerah. Bukan pada persoalan kewajiban dan peran Negara dalam menciptakan kesinambungan ekonomi Nasional melalui skema Pinjaman sebagai konsekuensi pemberlakuan Otonomi Daerah,” ungkapnya.

“Kondisi tersebut tentunya perlu menjadi refleksi atas keinginan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk menyusun RUU Pinjaman Daerah secara comprehensive, all inclusive dan systematic,” papar Senator asal Sulawesi Tengah itu.

Sementara itu, Asisten Gubernur Provinsi Banten Bidang Ekonomi dan Pembangunan M. Yusuf menyambut positif kedatangan Komite IV DPD RI ke Banten terkait Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pinjaman Daerah.

“Kami menyambut positif kunjungan DPD ini sehingga kita ada komunikasi dan sinkronisasi yang baik, sesuai tupoksinya. DPD harus mendengarkan aspirasi dari daerah,” tutur Yusuf.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas