Home Hukum & Kriminal

Syarifuddin Madjid Divonis 2 Tahun, Berencana Akan Ajukan Banding

Ir Syarifudin Majid, MSc. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Vonis Bebas Terdakwa Christoferus Diwarnai Dissenting Opinion

Palu, Metrosulawesi.id – Terdakwa Syarifuddin Madjid, Abd Rifai Bagenda dan Guslan Tomboelo, divonis 2 tahun penjara, pada persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) perencanaan dan pengadaan tanah  untuk lokasi pengembangan rumah dinas DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah,  Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan ketua majelis hakim Dr. H. Mohamad Djamir. SH. MH, dan Bonifasiu, serta Andrianus sebagai hakim anggota, Selasa 15 Juni 2021, diruang sidang utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu.

Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim mengatakan, terdakwa Syarifuddin Madjid, Abd Rifai Bagenda dan Guslan Tomboelo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Syarifuddin Madjid, Abd Rifai Bagenda dan Guslan Tomboelo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakawaan Subsidair (pasal 3), me njatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta subsidar tiga bulan penjara,” kata ketua majelis.

Sementara itu, terdakwa Christoferus divonis bebas karena antara ketua majelis hakim dan anggota terjadi perbedaan pendapat (Dissenting opinion). Dimana ketua majelis hakim berpedapat bahwa terdakwa Christoferus harus dihukum sama dengan terdakwa lainnya dengan pidana penjara selama 2 tahun, namun hakim anggota berpendapat bahwa terdakwa Christoferus tidak bersalah dan harus di bebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Ditemui usai sidang terdakwa Syarifuddin Madjid, mengaku bahwa dalam kasus itu dirinya hanyalah pihak yang harus benar benar ikut dimintai pertanggung jawaban atas kesalah yang tidaklah dia lakukan.

“Saya ini hanya pemilik tanah, masah dibilang korupsi lagi. Tanah itu saya jual walau murah, karena guna membantu bagaimana memajukan daerah Morut,” ungkapnya.

Atas putusan itu, dia mengaku berencana akan kembali mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sulteng, melaui PN Kelas  IA/PHI/Tipikor Palu.

“Jadi rencananya begitu saya tetap banding terhadap putusan hakim ini. Dan untuk semua saya akan rembuk dengan pihak keluarga dulu,” tandasnya.

Reporter: Salam Laabu – Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas