Home Donggala

KPK Janji Dalami Kasus TTG Donggala

MELAPOR KE KPK - Ketua DPRD Donggala, Takwin (kiri) menyerahkan dokumen hasil Pansus TTG ke Kasatgas Korsupga Wilayah IV KPK, Niken Aryati di gedung KPK Jakarta, Senin 14 Juni 2021. (Foto: Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.id – DPRD Donggala memenuhi janjinya untuk melaporkan proyek TTG (teknologi tepat guna) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil Pansus TTG itu diserahkan langsung Ketua DPRD, Takwin dan diterima Kasatgas Korsupga Wilayah IV KPK, Niken Aryati di gedung KPK Jakarta, Senin 14 Juni 2021.

Niken didampingi Muhammad Sopan Hadi Kasatgas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM-KPK RI). Sementara Takwin didampingi anggota DPRD lainnya.

Usai penyerahan hasil Pansus TTG itu, dilanjutkan dengan dialog yang berlangsung kurang lebih tiga jam.

Pada kesempatan itu, Takwin mengatakan, kunjungannya ke KPK merupakan amanah dari DPRD, untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus TTG ke semua aparat penegak hukum termasuk ke KPK.

Pada sesi dialog, mantan ketua Pansus TTG, Muhammad Taufik menjelaskan secara detail hasil temuan Pansus terkait dengan pelaksanaan proyek TTG tersebut. Ia juga menjelaskan alur dan proses terjadinya proyek TTG, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga kemanfaatan alat TTG tersebut.

Taufik menyebutkan berdasarkan hasil temuan Pansus TTG, ada potensi kerugian negara sebesar Rp4 miliar dalam pelaksanaan proyek TTG tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap KPK bisa mendalami dan menindaklanjuti.

Menanggapi laporan tersebut, Niken Aryati mengatakan, modus penyeragaman APBDesa sudah banyak terjadi, dan sudah banyak pula yang ditindaklanjuti oleh KPK, sehingga sangat disayangkan jika hal ini masih terus menerus terjadi. Untuk itu katanya, pihaknya berjanji akan mendalami kasus ini, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Muhammad Sopan Hadi mengatakan, prinsipnya laporan pansus DPRD Donggala akan ditindaklanjuti melalui kajian dan pendalaman, karena bagaimanapun juga konsen KPK-RI pada pencegahan dan penindakan akan berjalan paralel.

Hasil temuan Pansus TTG ini sudah pernah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Donggala, Senin 31 Mei lalu.

Kala itu, Juru bicara Pansus TTG, Nurjanah, membeber kejanggalan proyek TTG tersebut.

“Pansus telah mendatangi kepala desa memeriksa dan melihat dokumen RKPDES, APBDES Murni tahun 2020, APBDES perubahan tahun 2020, hasilnya program TTG tidak dimasukkan dalam APBDES murni. Tetapi, dimasukkan di anggaran perubahan desa. Dan pengakuan kepala desa bahwa mereka diintimidasi agar memasukkan program TTG,” kata Nurjanah.

“Jika ada kepala desa yang tidak mau memasukkan program TTG tidak akan mendapatkan rekomendasi pencairan dana desa,” tambahnya.

Menurut Nurjanah, pengadaan Program TTG tidak efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses pengadaan dan pelatihan tidak berbanding lurus dengan waktu yang disiapkan, memasuki triwulan II tahun 2021 belum dilaksanakan pelatihan sesuai amanat perjanjian kerja sama, dan anggaran pelatihan sudah dibayarkan desa-desa pada tahun 2020 dan sampai saat ini alat tersebut belum digunakan.

Ditambah lagi proses pelaksanaan pembelian alat TTG dilakukan tidak transparan.

“Dari 158 desa hanya 98 desa yang ikut program TTG dengan nilai kontrak Rp50 juta, bahkan ada yang mencapai Rp100 juta lebih. Jika kemudian 98 desa dikalikan Rp50 juta per desa uang yang dikumpulkan sebanyak Rp4 miliar lebih,” sebutnya.

“Maka Pansus berkesimpulan dalam pengadaan TTG terjadi kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih,” tambahnya.

Penganggaran TTG tahun 2020 menurutnya, tidak berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas