Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI, Dr. Muhammad J. Wartabone (kiri) saat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PP Nomor 21 Tahun 2021 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: Istimewa)

Batam, Metrosulawesi.id – Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI, Dr. Muhammad J. Wartabone menjelaskan PP Nomor 21 Tahun 2021 harus perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Hal tersebut diungkapkan Dr. Muhammad J. Wartabone saat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PP Nomor 21 Tahun 2021 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 10 Juni 2021.

Ia mengatakan pada Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2021 ini, BULD akan melakukan serangkaian kegiatan guna menginventarisasi materi terkait kebijakan tata ruang daerah sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 21 Tahun 2021.

“Dimana BULD mencoba menginventarisir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Demikian pula berbagai produk hukum daerah yang terdampak,” katanya.

Kehadiran Muhammad J. Wartabone ke Kepri disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dan Sekretaris Daerah Kota Batam beserta Jajaran.

Adapun agenda kunjungan ini guna memperoleh gambaran mengenai tanggapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam terhadap pemberlakuan PP Nomor 21 Tahun 2021, terutama terkait rencana tata ruang wilayah.

Kedua, memperoleh gambaran mengenai kebijakan daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Ketiga, memperoleh gambaran tentang langkah-langkah antisipasi apa yang akan dilakukan oleh daerah terkait dengan berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan tata ruang di daerah.

Keempat, menginventarisir potensi dampak akibat berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2021 di daerah, terutama berkaitan dengan produk hukum daerah yang telah ada.

Lebih lanjut Senator muda ini juga menyampaikan, dalam penyusunan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), mensyaratkan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli maupun instansi vertikal di daerah.

“Begitupun yang mengurus pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang undangan, yang mendasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ditetapkan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Muhammad J. Wartabone berharap daerah sangat berkepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Penataan Ruang yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur.

“Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, bertanggung jawab, melindungi lingkungan hidup dan kearifan lokal serta keberpihakan pada rakyat,” ucapnya

Wakil Wali Kota Batam, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kunjungan anggota BULD serta menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Batam kepada Anggota BULD DPD RI beserta tim.

Reporter: Fikri Alihana

Ayo tulis komentar cerdas