Home Pendidikan

Irwan: Pungutan untuk Menghadirkan Keadilan

Irwan Lahace. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace menegaskan, pungutan dan sumbangan biaya pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan SLB, tidak bisa ditiadakan.

“Di dalam Pergub Nomor 10 tahun 2017 itu sangat jelas bagi siswa yang tidak mampu (miskin) dilarang dipungut. Kemudian juga selama masa pandemi Covid-19 proses pembelajaran tetap berjalan, meskipun aktivitas di dalam sekolah tidak ada siswa, tetapi guru-guru tetap bekerja melayani masyarakat,” kata Irwan, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Kata Irwan, jika tidak ada pungutan siapa yang akan biayai para guru honorer. Sebab pungutan itu selain dibiayai oleh dana BOS juga diambil dari pungutan Pergub itu.

“Untuk guru honorer kita di Sulteng sesuai data pokok pendidikan (Dapodik) sekitar 5.000an, tetapi jika digabung dengan guru honorer dan tenaga kependidikan itu kurang lebih 7.000,” ujarnya.

Menurut Irwan, jika sekolah yang jumlah siswanya diatas 500 orang, mungkin tidak terlalu bermasalah dengan pembiayaan dari dana BOS. Tetapi jika sekolah yang siswanya dibawah 100, pasti tidak akan mampu membayar guru honorer.

“Sebab guru yang mengajar di SMA dan SMK itu bukan guru kelas, berbeda dengan jenjang SD satu guru mengajar satu kelas itu selesai urusan, tetapi kalau SMA, berapa mata pelajaran dalam satu hari itu, begitu juga jumlah guru yang mengajar di sekolah,” jelasnya.

Olehnya itu kata Irwan, pungutan yang ada di sekolah itu tidak bisa dicabut, karena tidak ada pembiayaan.

“Kecuali memang dana APBD sudah cukup mungkin tidak ada masalah. Hal inilah menjadi permasalahan, karena memang di dalam pertanyaan orang tua itu ada yang menyebutkan kenapa tidak sekolah tetapi tetap dipungut. Jadi saya menjawab sekolah tutup secara fisik, tetapi proses pembelajaran tetap berjalan,” katanya.

Menurut Irwan, pungutan yang ada di sekolah itu untuk menghadirkan keadilan, karena yang dibayarkan dana BOS ke sekolah, uangnya sama saja yang diterima orang miskin dan kaya, ini tentunya tidak adil. Olehnya itu dilakukanlah pungutan untuk menghadirkan keadilan.

“Tetapi saya tegaskan di pungutan ini bagi orang miskin jangan dipungut,” tegasnya.

Selain itu juga kata Irwan, di masa pandemi ada laporan seperti masyarakat yang bekerja di perusahaan swasta, kemudian di PHK. Jika memang bisa dibuktikan bahwa orang tersebut dipecat dari suatu perusahaan kemudian hilang lapangan kerja, laporkan ke kepala sekolah.

“Bawa surat dari perusahaan bahwa betul memang kehilangan pekerjaan, kemudian tidak mampu bayar dana pungutan. Saya kira kepala sekolah sebagai manusia akan berhati baik untuk memberikan kebijakan,” ujarnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas