Home Donggala

DPRD Donggala Sepakat Interpelasi Terkait Kisruh Program TTG

USULKAN INTERPELASI - Ketua Pansus TTG Moh Taufik menyerahkan nama-nama pendukung hak interpelasi ke Pimpinan DPRD Takwin dalam sidang di DPRD Donggala, Rabu 9 Juni 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – DPRD Donggala akhirnya memperlihatkan tajinya ke publik dengan meneruskan rekomendasi Pansus Proyek TTG (teknologi tepat guna) ke hak interpelasi.

Pengusulan hak interpelasi disepakati dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Takwin beserta dua wakilnya Sahlan dan Aziz Rauf, Rabu sore 9 Juni 2021.

“Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usul hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan UU mengenai pemerintahan daerah diajukan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan kepada rapat paripurna,” kata Takwin saat memimpin sidang itu.

Selanjutnya pimpinan sidang Takwin mempersilakan ketua Pansus TTG Moh Taufik menyampaikan nama-nama anggota DPRD yang bertandatangan dalam pengusulan hak interpelasi.

Kemudian Ketua pansus TTG, Moh Taufik membacakan nama-nama anggota DPRD yang mengusulkan hak interpelasi terkait kekisruhan program TTG.

“Pimpinan dari 30 anggota DPRD, yang mengusulkan dalam bentuk tanda tangan dukungan hak interpelasi sebanyak 27 anggota DPRD. Sisanya tiga orang tidak memberikan dukungan tanda tangan pengusulan hak interpelasi,” sebutnya.

“27 anggota DPRD yang mendukung interpelasi pertama Abu Bakar Aljufri, Nurjanah, Safiah, Ruslan, Subhi, Moh Taufik, Abd Rasyid, Sudirman, Burhanudin, Taufik M Burhan, Burhanudin Yado, Zulham, Safrudin, Kelvin saputra, Nasrudin, Erlansyah, Bahtiar, Takwin, Safrudin M, Moh Nur, Maspuang, Asgaf, Faridah, Aziz Rauf, Alex, Sahlan, dan I Wayan,” sebutnya.

Sementara itu tempat yang sama salah satu anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, Mahmud Pettahawi yang tidak mendukung hak interpelasi mengatakan, pada prinsipnya Fraksi PDI-P mendukung hak interpelasi meminta keterangan kepada Bupati, hanya politisi tiga periode ini tidak memberikan tanda tangan dukungan.

“Usulan klarifikasi pemerintah pada prinsipnya saya setuju untuk mengundang pemerintah, tetapi yang bertanda tangan di pengusulan hak angket itu belum tentu setuju, pernah juga ba tanda tangan tapi lari semua,” sindir ketua Fraksi PDI-P itu.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas