Home Artikel / Opini

Pembelaan Setengah Hati

ANDAIKAN dia tokoh oposan, tentu wajar bila suaranya dianggap angin lalu. Tapi tokoh ini bukan oposan. Dia tokoh penentu kebijakan di republik ini. Toh meski demikian, suaranya dianggap angin lalu oleh sejumlah pimpinan lembaga negara di negeri ini, negeri tempat Sang Tokoh berkuasa.

Berawal saat seribu lebih pegawai KPK mengikuti TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Tes ini melahirkan “keributan” lantaran 75 pegawai dari seribuan itu dinyatakan tak lulus. Mereka pun segera dipecat dari lembaga pemberantasan korupsi.

Keributan atau lonceng protes pun mendengung dan berkepanjangan lantaran beberapa nama dikenal cerdas dan berani melawan para koruptor, tercantum dalam deretan yang dipecat itu.

Mendengar keributan yang terus tumbuh dan menyebar di tengah masyarakat, akhirnya Sang Tokoh tampil gagah berani. Dia menyuarakan pembelaannya kepada mereka yang menjadi korban kebijakan pimpinan KPK.

Inilah pidato pembelaan Sang Tokoh: “Saya tidak setuju pemberhentian 75 pegawai KPK. Seharusnya mereka diberi peluang untuk memperbaiki hasil tes wawasan kebangsaan melalui pendidikan kedinasan. Jangan dijadikan dasar hasil TWK itu untuk memberhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.”

Para pecinta kebangkitan pemberantasan korupsi di negeri ini tiba-tiba merasa gembira mendengar perintah Sang Tokoh lantaran terkesan mendapatkan pembelaan. Perasaan mereka bak mendapatkan buah durian runtuh dari pohonnya.

Mendengar pembelaan Sang Tokoh, maka Pimpinan KPK, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, bertemu di sebuah kamar, mungkin tertutup. Tentu untuk membicarakan perintah Sang Tokoh yang bernada tegas itu.

Setelah berdiskusi selama lima jam, hasilnya, bukannya mempertimbangkan perintah Sang Tokoh, justru memperparah simpulannya. Dari 75 pegawai yang tak lulus itu, 51 diberhentikan karena mendapat nilai rapor “merah.” Katanya, tak dapat dibina lagi. Sebanyak 24 pegawai masih bisa dibina, namun mereka tetap bisa diberhentikan jika tak lulus pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan.

Dianggap angin lalu pembelaannya, apakah Sang Tokoh keberatan dan memarahi “anak buahnya” yang berani membangkang perintahnya itu? Ternyata Sang Tokoh memilih diam. Mungkin pura-pura diam. Atau sengaja tak mau mendengarnya dengan menutup kedua telinganya. Ataukah pidato pembelaan itu memang hadir untuk pencitraan? Sekadar bertanya, dari rakyatmu, boleh kan!

Dalam suasana seperti ini berbagai macam tuduhan mencuat ke permukaan. Begitulah bila pembelaan setenga hati. (#).

Ayo tulis komentar cerdas