Home Hukum & Kriminal

Kapolda: Stop Bantu DPO MIT

BAHAS POSO - Wakil Gubernur Sulteng, H Rusli Dg Palabi didampingi Pj Sekdaprov H Mulyono menerima audiens Wakil Bupati Poso Yasin Mangun bersama Ketua DPRD Poso, Sesi Kristina di Gedun Polibu Kantor Gubernur, Kamis 3 Juni 2021. (Foto: Adm. Pimpinan)
  • Pemkab Poso Minta Bertemu Presiden

Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Gubernur Sulteng, H Rusli Dg Palabi didampingi Pj Sekdaprov H Mulyono menerima audiens Wakil Bupati Poso Yasin Mangun bersama Ketua DPRD Poso, Sesi Kristina di Gedun Polibu Kantor Gubernur, Kamis 3 Juni 2021.

Pada kesempatan itu, Yasin menyampaikan soal perkembangan keamanan di Poso. Karena itu dia berharap bantuan Pemprov Sulteng untuk memfasilitas pertemuan dengan Presiden.

Senada juga disampaikan Ketua DPRD Poso, Sesi Kristina. Pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Sulteng untuk itu diharapkan adanya penguatan melalui pertemuan secara langsung serta penyampaian aspirasi kepada Presiden.

Sekdaprov H. Mulyono menyatakan pihak Pemprov mendukung rencana bupati, DPRD dan masyarakat Poso untuk melakukan audiance dengan presiden. Untuk itu pihaknya akan menyurat ke Sekertaris Negara atau Menteri Dalam Negeri yang jadwal pelaksanaannya akan dikoordinasikan, termasuk jumlah tamu yang akan hadir.

Audiens tersebut dipimpin Wagub Rusli. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Bakesbangpol Sulteng, Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Drs. Arfan M.Si serta pejabat terkait lainnya.

Stop Bantuan

Kapolda Sulawesi Tengah dengan tegas mengatakan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di Poso maupun di Sigi tidak ada kaitannya dengan masalah agama, ini murni tindakan terorisme oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso.

Hal tersebut diungkapkan Kapolda Sulteng Irjen Pol. Drs. Abdul Rakhman Baso, SH, pada Rabu 2 Juni 2021, setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Sulawesi Tengah.

“Kekerasan di Poso dengan melakukan pembunuhan terhadap masyarakat petani tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Itu murni tindakan teroris yang selama ini terus dikejar Satgas Madago Raya,” katanya.

“Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan bantuan baik itu berupa informasi, anggaran, logistik dan bahan makanan serta ruang atau tempat untuk melindungi DPO MIT Poso,” ungkap Kapolda Sulteng.

Setidaknya dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Sulteng plus legislator DPRD Sulteng yang berasal dari dapil V Poso, tokoh lintas agama Poso, wakil bupati Poso, Ketua dan anggota DPRD Poso, ada empat hal yang menjadi kesepakatan, jelas Pati bintang dua yang bertanggung jawab dalam operasi Madago Raya.

Pertama, Kejahatan yang dilakukan kelompok MIT bukan bagian dari agama manapun dan menjadi musuh bersama.

Kedua, Seluruh elemen masyarakat termasuk negara bersinergi menyelesaikan kemananan poso.

Ketiga, meminimalisir simpatisn kelompok MIT untuk tidak memberikan bantuan baik itu berupa informasi, anggaran, logistik dan bahan makanan serta ruang atau tempat untuk melindungi DPO MIT Poso,
Keempat Semua elemen mendukung pelaksanaan operasi madago raya 2021 dalam melakukan pengejaran kelompok MIT Poso, pungkas Rahman Baso.

Reporter: Djunaedi – Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas