Home Donggala

Pansus: Pengadaan TTG di Donggala Rugikan Negara Rp4 M

SAMPAIKAN LAPORAN - Anggota Pansus I TTG DPRD Donggala, Nurjanah saat membacakan laporan pada sidang paripurna di DPRD Donggala, Senin 31 Mei 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Sejak diamanahkan paripurna pada 16 Maret 2020, Pansus I TTG (teknologi tepat guna) DPRD Donggala akhirnya melaporkan hasil kerjanya di hadapan Rapat Paripurna di DPRD Donggala, Senin 31 Mei 2021.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Donggala, Takwin didampingi dua wakilnya Aziz dan Sahlan. Juga hadir Wakil Bupati Donggala, Moh Yasin serta sejumlah pejabat eksekutif lainnya.

Adalah Nurjanah, anggota pansus TTG yang membacakan laporannya menjelaskan panjang lebar proses kerja Pansus TTG yang dimulai mendatangi kepala desa, kemudian mengundang camat lalu hasilnya menyandingkan aturan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Pansus telah mendatangi kepala desa memeriksa dan melihat dokumen RKPDES, APBDES Murni tahun 2020, APBDES perubahan tahun 2020, hasilnya program TTG tidak dimasukkan dalam APBDES murni. Tetapi, dimasukkan di anggaran perubahan desa. Dan pengakuan kepala desa bahwa mereka diintimidasi agar memasukkan program TTG,” kata Nurjanah.

“Jika ada kepala desa yang tidak mau memasukkan program TTG tidak akan mendapatkan rekomendasi pencairan dana desa,” tambahnya.

Selain itu lanjutnya, pengadaan TTG mengabaikan prinsip prioritas pembangunan desa, karena tidak ada satu pun prinsip prioritas yang sesuai dengan pengadaan TTG dan website. Sebab, tahun 2020 prioritas kebijakan negara adalah menalangi penyebaran dan dampak covid, sehingga Kementerian Leuangan melakukan penyesuaian dana desa sesuai dengan PMK 35/PMK.07/2020.

“Pembayaran alat TTG dilakukan secara tunai kepada CV Mardiana pratama terbukti dengan kwitansi pembayaran dan foto, hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dimana metode pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BPD nomor 001-0107-0056-24 a.n CV Mardiana pratama,” jelasnya.

Selain itu kata politisi PAN ini proses administrasi atau perjanjian kerjasama program TTG dibuat seragam oleh CV Mardiana. Bahkan saudara Mardiana punya meja kerja sendiri di kantor inspektorat berdasarkan Surat Keterangan Plt Inspektorat nomor 700/196.I/KAB/VIII/2020. Namun berdasarkan absen pegawai nama Mardiana tidak tertera sebagai pegawai inspektorat.

Menurut Nurjanah, pengadaan Program TTG tidak efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses pengadaan dan pelatihan tidak berbanding lurus dengan waktu yang disiapkan, memasuki triwulan II tahun 2021 belum dilaksanakan pelatihan sesuai amanat perjanjian kerja sama, dan anggaran pelatihan sudah dibayarkan desa-desa pada tahun 2020 dan sampai saat ini alat tersebut belum digunakan.

Ditambah lagi proses pelaksanaan pembelian alat TTG yang dilakukan CV Mardiana Pratama sebagai pelaksana tunggal tidak adanya transparansi. Di program TTG ini, CV Mardiana membuat kontrak sama dan daftar barang yang sama hanya nama desa desa yang berbeda.

“Dari 158 desa hanya 98 desa yang ikut program TTG dengan nilai kontrak Rp50 juta, bahkan ada yang mencapai Rp100 juta lebih. Jika kemudian 98 desa dikalikan Rp50 juta per desa uang yang dikumpulkan sebanyak Rp4 miliar lebih,” sebutnya.

“Maka Pansus berkesimpulan dalam pengadaan TTG terjadi kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih,” tambahnya.

Penganggaran TTG tahun 2020 menurutnya, tidak berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019.

Program TTG katanya, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dari inspektorat sampai ke camat kepala desa agar supaya kepala desa menganggarkan program TTG, terjadinya monopoli satu perusahaan di program TTG yakni CV Mardiana, dan Pansus menduga dalam program TTG berpotensi praktik KKN.

Berdasarkan hal tersebut pansus merekomendasikan pimpinan DPRD segera menyurat kepada BPK-RI melakukan audit khusus terkait program TTG.

“DPRD harus menggunakan haknya yakni interpelasi guna mendapatkan penjelasan dari bupati tentang program TTG, dan untuk mengungkap adanya KKN diprogram TTG, pimpinan DPRD harus meneruskannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta ” tutup anggota Fraksi PKS ini.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas