JUMPA PERS - Kapolda Sulteng, Irjen Abdul Rakhman Baso (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin memberikan keterangan pers perihal operasi Satgas Madago Raya di lobi Gedung DPRD Sulteng, Rabu, 2 Juni 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Faiz)

Palu, Metrosulawesi.id – Satuan Tugas Madago Raya diberi waktu dua bulan untuk menangkap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso. Seperti diketahui, saat ini tersisa sembilan orang yang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kapolda Sulteng sekaligus Kasatgas Madago Raya, Irjen Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan tenggat atau batas waktu dua bulan tersebut agar permasalahan utama masyarakat Kabupaten Poso saat ini yakni segi keamanan, bisa teratasi.

“Kami dikasih target untuk menangani hal ini (selama) dua bulan,” lugas Rakhman saat konferensi pers di lobi Gedung DPRD Sulteng, Rabu sore, 2 Juni 2021.

Kapolda menegaskan, tindakan oleh MIT adalah murni tindakan kejahatan teror. Sehingga perilaku tersebut harus disikapi dengan penindakan hukum.

“Berkaitan dengan kejadian di Desa Kalimago dan Desa Lembantongoa, kami bersama Danrem (132/Tadulako) selalu bersinergi melakukan serangkaian pengejaran (MIT). Kami tidak akan mundur, pemerintah tidak boleh kalah dengan teroris,” tegas jenderal bintang dua ini.

Namun dia menambahkan, pihaknya tak hanya berkutat menghadapi masalah keamanan, tetapi Polda Sulteng juga diminta membantu berbagai aspek membangun kesejahteraan masyarakat Poso.

Seperti dilanjutkan oleh Muharram Nurdin selaku Wakil Ketua DPRD Sulteng, polemik di Kabupaten Poso tak hanya persoalan keamanan, namun khususnya juga aspek ekonomi yang sangat perlu ditingkatkan.

“Ada kesepahaman bahwa yang terjadi di Poso itu bukan lagi konflik agama, bukan lagi konflik Poso (dulu kala), tapi itu murni terorisme,” tutur Muharram.

Dampak buruk terorisme itu terasa nyata bagi masyarakat Poso hingga saat ini, seperti rasa takut, berujung menurunnya perekonomian warga karena enggan berkebun, yang merupakan salah satu mata pencarian mayoritas masyarakat poso.

Sehingga lanjut dia, sangat diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk lintas sektor agar sinergitas yang diwacanakan berdampak nyata bagi masyarakat Sintuvu Maroso.

Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Rabu kemarin, bertujuan untuk penyampaian aspirasi guna menyikapi situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Poso. RDP tersebut digelar di ruang rapat utama Gedung DPRD Sulteng.

Reporter: Faiz
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas