Home Donggala

PDAM Donggala Dioper ke Pemkot, Abu Bakar: Wani Piro?

Abu Bakar Aljufri. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Anggota DPRD: Pemberian Aset Harus Persetujuan DPRD

Donggala, Metrosulawesi.id – Rencana pengalihan aset atau pemindatanganan barang milik daerah (PMD) dari Pemda Donggala ke Pemkot Palu mendapat tanggapan dari anggota DPRD Donggala. Ketua Komisi I DPRD Donggala, Abu Bakar Aljufri mengatakan, pengalihan aset tersebut harus seizin DPRD Donggala.

“Belum ada surat pemberitahuan. Tidak boleh aset main kasih tanpa persetujuan DPRD,” katanya kepada wartawan, Kamis 27 Mei 2021.

Pernyataan Abu Bakar itu sekaligus menanggapi adanya pemberitaan di salah satu media online. Di berita itu disebutkan, Kabag Humas Pemkot Palu, Gunawan mengatakan empat aset milik Donggala akan diberikan ke Pemkot tanpa konpensasi sedikit pun.

Keempat aset pemda yang dimaksud Gunawan itu adalah Gedung Kantor Pengendalian Penduduk dan KB di Jl Balai Kota, samping KPU Kota Palu, Lahan Gedung DPRD Kota Palu di Jl Moh Hatta Palu Selatan, Gedung Dinas Koperasi UMKM di Jl Bantilan Kota Palu, dan Gedung Dinas Sosial di Jalan Bantilan.

Gunawan dalam pemberitaan itu bahkan sudah menyebutkan penyerahan aset tersebut akan diserahkan langsung oleh Bupati Donggala, Kasman Lassa.

“Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 8 Juni penyerahan aset Donggala ke Pemkot Palu, dan diserahkan langsung Bupati Donggala di Kantor Wali Kota Palu,” ucap Goenawan seperti dilansir di media itu, Sabtu 22 Mei 2021.

Abu Bakar mengatakan, dengan beredarnya informasi tersebut, lembaga DPRD harus menyikapinya. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari isu murahan yang beredar di media sosial.

“Kita bicara internal dulu di kalangan DPRD. Kemudian baru undang pemerintah yang menangani aset dan perlum, bagaimana ini berita benar atau tidak, tidak ada pelepasan aset tanpa persetujuan DPRD,” sebutnya.

“Tidak boleh aset pemda berikan ke Pemkot tanpa persetujuan DPRD. Belum ada dibicarakan itu. Ini isu murahan,” bebernya lagi.

Ditanya aset PDAM yang akan diberikan ke Pemkot Palu, politisi Golkar ini mengatakan tidak masalah, tetapi harus dibicarakan dulu dengan Pemkot Palu.

“Setuju PDAM dilepas tapi wani piro? Kita bicarakan dengan Pemkot Palu, bukan langsung penyerahan. Ada hitung-hitungannya. Tidak main-asal-asalan, yang jelas pelepasan aset Pemda harus atas persetujuan DPRD,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kabupaten Donggala termasuk kabupaten tertua di Sulawesi Tengah. Donggala sudah ‘melahirkan’ tiga kabupaten.

Pemekaran pertama terjadi tahun 1953 berdasarkan UU No 29/1953, melahirkan Kabupaten Buol Tolitoli. Selanjutnya pada 2002, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2002 memekarkan kabupaten baru, kabupaten Parigi Moutong. Pada 2008 Kabupaten Donggala memekarkan lagi satu kabupaten—Kabupaten Sigi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2008.

Sebelum pemekaran, aktivitas pemerintahan Kabupaten Donggala berada di Kota Palu. Kala itu, di Ibu Kota Kabupaten Donggala saat ini adalah kota pelabuhan. Seiring perjalanan waktu pada tahun 1999 berdasarkan UU Nomor 71/1999, aktivitas pemerintahan kabupaten Donggala yang tadinya berada di Kota Palu dipindah ke kota Donggala saat ini. (anc)

Pemindahtanganan BMD Tak Mesti Persetujuan DPRD

Palu, Metrosulawesi.id – Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dijelaskan ada beberapa aset yang kalau dipindahtangankan harus melalui persetujuan DPRD. Namun ada juga yang tidak perlu persetujuan DPRD.

Dalam Pasal 57 Permendagri No 17 Tahun 2007 itu disebutkan, bentuk-bentuk pemindatanganan sebagaimana tindaklanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi: a. Penjualan; b. Tukar menukar; c. Hibah; dan d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Di ayat (1) Pasal 58 disebutkan: (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya di ayat (2) disebutkan: Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Selajutnya dalam Pasal 59 dijelaskan bahwa pemindahtanganan itu ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah “Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,” bunyi pasal 59 itu.

Demikian pula pemindahtangan terhadap aset yang bernilai Rp5 miliar harus mendapat persetujuan kepala daerah. “Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah,” bunyi Pasal 60 Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (din)

Reporter: Tamsyir Ramli – Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas