Home Artikel / Opini

Momentum Donggala Untuk Mengambil Posisi “Sejajar”

KOTA PENYANGGAH - Inilah pintu gerbang masuk ke Kota Donggala. Donggala merupakan kabupaten penyanggah ibu Kota Provinsi Sulteng. (Foto: Dok)
  • Polemik Rencana Pengalihan Aset Donggala ke Pemkot Palu

Beredarnya klaim sepihak Pemkot Kota Palu terkait rencana pemindahtanganan Aset Milik Kabupaten Donggala ke Kota Palu, sontak membuat beberapa pihak terkaget-kaget. Perdebatan seputar hal tersebut menjadi ramai. Pihak DPRD Donggala pun mulai bersuara.

Laporan: Tamsyir Ramli

BOLEH tidaknya pemindahan aset. Apa untung ruginya? Kira-kira seperti itu polemik aset Pemda Donggala yang akan dilepas ke Pemerintah Kota Palu.

Jika mengacu pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, maka ruang itu terbuka lebar.

Segala prosedur teknisnya telah diatur sedemikian rupa, sehingga perdebatan boleh-tidaknya menjadi tidak relevan lagi. Asal dipenuhi standar prosedur peraturannya maka itu akan mudah.

Tetapi setidaknya polemik ini bisa menjadi momentum penyadaran bagi semua pihak khususnya Pemda Donggala, terkait keberadaan aset Pemda tersebut.

Seharusnya hal ini menjadi modal besar bagi Pemda Donggala untuk melakukan loncatan berfikir ke depan, khususnya yang menyangkut posisi strategis Kabupaten Donggala terhadap Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu).

Selama ini sudah cukup bersabar Kabupaten Donggala hanya menjadi kabupaten “penyanggah ibu kota” provinsi. Sudah saatnya berfikir “sejajar” bukan lagi sekadar “penyanggah”.

Momentum butuhnya Kota Palu terhadap Aset Pemda Donggala yang ada di Kota Palu bisa menjadi “jembatan” untuk memperkuat kerjasama antar daerah. Bukan sekadar serah-menyerahkan aset semata.

Memperkuat kerjasama antar daerah inilah yang sebaiknya dirumuskan terlebih dahulu sebelum pikiran serah-menyerahkan aset.

Rumusan kerjasama antar daerah ini sangat penting. Apalagi berkaitan dengan pola kerja di semua bidang (transportasi, ekonomi, perdagangan, kepelabuhanan, dan juga sumber daya yang ada tambang galian C).
Transportasi misalnya, baiknya ada kebijakan bersama antar Pemkot dan Donggala terkait membuka akses kembali taxi Palu-Donggala yang dulunya begitu bebas beroperasi. Namun saat ini terbatas hanya sampai di terminal Tipo dan tidak bebas masuk sampai ke Pasar Inpres Palu atau bahkan ke kampus.

Hal ini langsung berefek pada matinya Taxi Palu-Donggala yang dulu menjadi andalan penghasilan sebagian sopir.

Inilah momentum yang terbaik bisa digunakan oleh Pemda Kabupaten Donggala dengan Kota Palu terkait polemik Aset ini. Jangan sampai Kabupaten Donggala semakin tertinggal dan sulit mengejar kemajuan Kota Palu, padahal keduanya punya sejarah hidup saling terikat secara ekonomi, sosial dan budaya. (*)

Ayo tulis komentar cerdas