Home Artikel / Opini

Collaborative Governance Untuk Keamanan Poso

Roma Tressa, S.Sos.,M.A.,M.Si. (Foto: Istimewa)

Oleh: Roma Tressa, S.Sos.,M.A.,M.Si*)

KEAMANAN  merupakan isu hangat yang selalu ramai diperbincangkan diseluruh dunia belakangan ini. Mulai dari isu perang Israel dan Hamas Palestina hingga perang saudara di Yaman yang telah menyebabkan kerusakan, kelaparan dan kematian 230 ribu rakyat sipil di Yaman. Tentu saja peristiwa tersebut telah menggugah rasa kemanusiaan kita, sebab penghilangan nyawa manusia dengan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan.

Di Indonesia sendiri, hingga saat ini masih sering terjadi teror kekerasan yang dilakukan oleh kelompok orang bersenjata dengan berbagai motif kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat sipil yang tidak bersalah. Sebagai contoh kekerasan yang terjadi di Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah menyebabkan korban jiwa.

Selain Papua, aksi teror juga terjadi di Kabupaten Poso yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Aksi ini telah berlangsung selama 10 tahun yakni sejak tahun 2011 hingga saat ini. Berbagai operasi keamanan telah dilakukan dalam rangka menumpas kelompok teroris ini, namun  pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok MIT masih terus terjadi kepada warga masyarakat belakangan ini, seperti pada tanggal 11 Mei 2021 di desa Kalimago kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso yang menewaskan 4 orang petani kopi. Sebelumnya, pada 28 November 2020 kelompok ini juga telah membunuh satu keluarga di dusun Tokelemo, desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi tengah. Peristiwa ini telah menyisakan trauma dikalangan masyarakat petani yang setiap hari harus bekerja di kebun wilayah pegunungan.

Berulangnya kejadian teror ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, seberapa efektifkah program pemerintah dalam menumpas kelompok teroris di Kabupaten Poso? Mengapa begitu sulit melumpuhkan kelompok bersenjata di Kabupaten Poso?

Menurut Turner (2007), Negara menjadi organisasi yang bertanggungjawab menciptakan perdamaian sebagai aparatus moral dari masyarakat. Negara memiliki peran penting meregulasi kehidupan sosial dalam melindungi hak-hak individu. Artinya negara harus menjamin keamanan setiap warga negara dan bebas didalam lingkungan hukum.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga negaranya merupakan sebuah keharusan. Negara tidak boleh melakukan pembiaran terhadap kejahatan terorisme. Oleh sebab itu diperlukan upaya serius melalui kerjasama berbagai stakeholder baik pemerintah, TNI/Polri maupun masyarakat.

Apalagi sejak diterbitkannya Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE), peran negara dan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penaganan terorisme di Indonesia, khususnya di Kabupaten Poso.

Dalam teori Collaborative Governance, menjaga keamanan menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa baik pemerintah, TNI/Polri, swasta, masyarakat, dan media, meskipun setiap elemen mempunyai perannya masing-masing. Pemerintah perlu melakukan kampanye secara masif dalam pencegahan radikalisme dikalangan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda hingga masyarakat akar rumput untuk memerangi kejahatan terorisme, dalam hal ini program kerja pemerintah daerah dan BNPT dalam penanganan terorisme harus mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam dalam mencegah meluasnya paham radikalisme untuk melindungi dirinya dari kejahatan terorisme.

Tentu saja pendekatan represif sebagai upaya pengamanan melalui operasi keamanan dengan sandi operasi Aman Maleo, operasi Tinombala maupun operasi Madagoraya tahun 2021 ini merupakan langkah yang baik dalam memburu kelompok Ali Kalora. Namun perlu juga melakukan evaluasi program kerja serta mempublikasikan kepada masyarakat sejauh apa pencapaian program kerja yang telah dan akan dilakukan. Jika pendekatan ini belum membuahkan hasil pada kondisi geografis pegunungan poso yang sulit maka sudah seharusnya menyediakan alternatif lain sebagai solusi.

Lalu apa peran masyarakat dalam upaya pemberantasan terorism ? Masyarakat dapat memberikan informasi terkait gerakan mencurigakan disekitarnya kepada aparat keamanan, yang tentu saja keselamatan si pelapor dijamin oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika masyarakat serius ingin menghentikan bertambahnya korban kejahatan terorisme, maka masyarakat harus berhenti memberikan bantuan logistik dan perlindungan kepada kelompok teroris. Masyarakat harus sepakat memupuk persatuan demi terciptanya Kabupaten Poso yang aman, damai dan sejahtera seperti semboyan orang Poso yaitu “Sintuwu Maroso”. Persatuan kita adalah demi keamanan kita bersama.

*) Mahasiswa Program Doktor FIA Universitas Brawijaya Malang, Dosen FISIP Universitas Sintuwu Maroso Poso

Ayo tulis komentar cerdas