Home Artikel / Opini

Sinergi Berbasis COVID Dalam Pengembangan IPTEK

Nilam Sari Lawira (NSL). (Foto: Ist)

Oleh Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP*

MAKNA ‘Sinergi” menjadi diskursus yang sangat sering kita dengar dalam berbagai konteks. Dalam konteks pembangunan daerah makna ini tercermin dari tagline “Koordinasi-Integrasi-Sinkronisasi-Harmonisasi” dan transformasi paradigma pembangunan dari “Money Follow Function menjadi Money Follow Program, Program Follow Result” yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2017. Makna ini tercermin dari adanya lima regulasi yang menghendaki adanya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi (KISH) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Kelima regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sinergitas Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah berwujud dalam bentuk “Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan Mensejahterakan Rakyat Sulawesi Tengah”. Makna ini merupakan simbiosis mutualisma, yakni transformasi dari “sama-sama bekerja” bekerja menjadi “bekerja Bersama-sama”. Kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah saat ini sedapat mungkin berbasis kepada hasil telaahan staf, berbasis pengkajian, berbasis riset. Untuk mencapai maksud ini, Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi Daerah (BPPID) akan bertransformasi menjadi Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai Pepres Nomor 33 Tahun 2021. Desain cetak biru berupa Logicial Framework terbagi atas tiga yakni Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Pengembangan yang terjabarkan dalam bidang ilmu Sosial, Humaniora, Sains, Teknologi dan Terapan dalam bentuk kegiatan by design dan by project. Outputnya adalah adanya Peta Industri Penelitian dan Pengembangan meliputi industri utama dan industri pendukung. Industri Utama mencakup wadah para peneliti dan perekayasa meliputi Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial, Penelitian dan Perekayasaan Bidang Humaniora, Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sainstek, Rekayasa, serta Penyedia Jasa berupa jurnal, buku, perusahaan penyedia data, dan industri terkait riset. Selanjutnya, Industri Penunjang meliputi Industri Percetakan dan Penerbitan, Industri terkait humaniora, industri sosial, industri terkait rekayasa sains dan teknologi, dan dunia Pendidikan. Produk antaranya pada industri produk inspiratif berbasis digital, diseminasi hasil riset, penerbitan jurnal yang produk akhirnya adalah jasa penyedia lab, jasa surveyor, jasa percetakan, jasa analis, media elektronik, jasa proofreading, jasa event organizer. Sedangkan produk antara industri pendukung adalah industri sastra dan literatur, industri langsung menggunakan hasil riset sosial seperti konstruksi jalan, tol, pelabuhan yang membuat masyarakat memisahkan, industri farmasi, kimia, IT, mesin, Drone Participatory Rural-Urban Approach (DPRUA), Artificial Intelligent (AI).

Di samping itu, kita juga wajib memandang penting Hak kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten yang dapat ditangani secara kolektif karena lebih mudah dan murah. Ada tiga pengguna utama yang dapat memanfaatkan hasil logicial framework kelitbangan ini yakni audiens, pasar umum dan pasar ahli. Wujud akhirnya adalah tercipta adalah konsentrasi teknopole, sciencepark, distrik industri, distrik teknologi seperti di Grenoble, Prancis, Regional Lombardie, Italia Utara, Stanford Park, Sillicon Valley, Chiba District dan Khaosiung. Laporan Indeks Daya Saing Global 4.0 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia pada Maret 2020 menyebutkan bahwa daya saing Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara yang diteliti atau mengalami penurunan dari peringkat 45 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf).

Dalam konteks nasional, studi tahunan yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy, Universitas Nasional Singapura menemukan bahwa di Tahun 2017, daya saing Sulteng berada pada peringkat 12, naik dari peringkat 20 dan 14 pada Tahun 2015 dan 2016. Lalu di Tahun 2018 dan 2019, daya saing ini menurun lagi menjadi peringkat ke 14 dan 19. Dalam konteks 13 kabupaten/kota di Sulteng, terdapat tiga daerah yang menempati tiga peringkat tertinggi daya saing yakni Banggai, Palu dan Morowali (ACI-NUS; 2020 & Bappeda Sulteng; 2020).

Daya saing ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal. Produktivitas tenaga kerja berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan dapat tercapai, sedangkan peningkatan produktivitas modal belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh pendidikan penduduk, kesehatan penduduk, upah dan investasi. Penulis mencoba hanya mengangkat tingkat pendidikan yang berpengaruh sangat besar dan menjadi indikator kinerja Visi dan Misi Pembangunan.

Produktivitas tenaga kerja yang rendah merupakan ancaman sekaligus tantangan bagi Indonesia karena dapat menyebabkan tenaga kerja Indonesia kalah bersaing dari negara lain di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja harus terus ditingkatkan karena diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ipteks sepatutnya dapat dilakukan melalui Collaboration (Kerjasama), Openness (Keterbukaan), Value Based Education (Pendidikan termasuk budi pekerti), Inclusiveness (Inklusif), Diversity on the same Unity (Berbeda tetap satu tujuan-persatuan yang sama) atau disingkat COVID (M.A.Djirimu & AD Tombolotutu, Forthcoming 2021).

Pertama, COLLABORATION saat ini merupakan proses panjang dari berabad lamanya dari Absolute Advantage (Smith) pada Tahun 1776 menjadi Comparative Advantage (Ricardo) pada Tahun 1883, lalu pada dekade 1990an menjadi Diamond of Competitive Advantage (Porter, 1990), saat ini menjadi Collaborative Advantage (2021). Negara-negara Skandinavia, Swiss telah membuktikan makna ini menjadi negara paling Bahagia di dunia dalam World Happiness Report 2019. Padahal, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan bukti pada kita bahwa dengan mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar, tercipta Keunggulan Kolaboratif di masa lalu. Mengapa hal ini belum menjadi inspirasi bagi kita? Apakah kita tidak berpikir? Bukankah interaksi sosial antar bangsa tercipta melalui jalur pesisir, dari fenomena Fear Trade, Menjadi Free Trade yang saat ini menjadi Fair Trade?

Kedua, OPENNESS menjadi modal utama dalam pembangunan karena Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 memberikan ruang berkiprah bagi semua komponen anak bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Input, koreksi, kritik, solusi pada Lembaga Pemerintah apapun termasuk DPRD maupun Perguruan Tinggi patut dimaknai bahwa masyarakat masih sayang pada Lembaga kita. Input, koreksi, kritik, solusi adalah bumbu dalam pembangunan.

Ketiga, VALUE BASED EDUCATION, menjadi faktor berpengaruh pada daya saing. Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia dan perubahan agresif dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil dan terdidik dan berkualitas. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat diperlukan keterampilannya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas organisasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai indikator penentu produktivitas tenaga kerja Sulteng, pendidikan diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Pada dimensi pendidikan ini, Sulteng lebih tinggi ketimbang Indonesia. Pada Tahun 2020, Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sulteng lebih tinggi daripada nasional masing-masing mencapai 8,83 tahun bagi Sulteng dan 8,48 tahun bagi Nasional atau lebih tinggi 0,35 poin. Capaian dimensi ini patut dipertahankan bahkan lebih dipacu lagi terutama pada Sembilan daerah yang tertinggal RLSnya di Sulteng seperti Kabupaten Parigi Moutong sebesar 7,48 tahun, Donggala 7,97 tahun, Tojo Una-Una 8,39 tahun, Banggai Kepulauan 8,43 tahun, Banggai 8,52 tahun, Tolitoli 8,51 tahun, Sigi 8,60 tahun, serta Banggai Laut dan Morowali Utara masing-masing 8,62 tahun dan 8,71 tahun. Namun, kita tidak perlu berpuas diri atas capaian ini, karena kemampuan mata pelajaran IPA, Matematika anak didik kita masih tertinggal ketimbang daerah lain. Kompetensi Guru Mata Pelajaran mencapai 50,13 poin berada pada posisi ke-29 di bawah Uji Kompetensi Guru (UKG) nasional mencapai 56,69 poin, Kompetensi Kepala Sekolah mencapai 54,23 poin berada pada posisi 27 di bawah nasional sebesar Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Nasional sebesar 56,37 poin, Kompetensi Pengawas juga masih tertinggal.

Keempat, INCLUSIVENESS. Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah harus bekerjasama dalam Pendidikan inklusif khususnya Pendidikan yang menyiapkan life skill. Saat ini, melalui Rapat Koordinasi Tehnis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Provinsi Sulteng telah mengusulkan adanya beberapa politeknik seperti Politeknik Perikanan dan Kelautan di Tambu Kabupaten Donggala, Politehnik Pariwisata di Kabupaten Poso, Politeknik Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Politeknik Logam Dasar di Kabupaten Morowali Utara, Politehnik Pertambangan di Banggai yang semata-mata dilakukan untuk mengantisipasi adanya Ibukota Negara Baru yang letaknya hanya delapan jam by Ferry dan Kapal Roll On Roll Off (RORO) Ke Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Sulteng telah menyiapkan Cetak Biru, MOU, Achievement Motivation, Business Plan, BUMD Incorporated dalam payung kerjasama antar daerah sekawasan Laut Sulawesi, Teluk Tolo, Halmahera Bagian Barat, sebagai implementasi Misi kesembilan Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2021-2024 yang bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah.

Kelima, DIVERSITY ON THE SAME UNITY. Makna sinergi ini diwujudkan dalam bentuk harmoni manusia dan alam, dalam makna “Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan, Berperan Setara, Menata Keberlanjutan”. Makna ini diwujudkan dalam transformasi Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah Dalam Riset di Sulawesi Tengah dalam kerangka transformasi dari “Sulteng Uncorporated” menjadi “Sulteng Incorporated”, di mana Perguruan Tinggi menjadi satu dari lima pilar PENTAHELIX yakni: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, Jurnalis, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO).
Pada akhirnya, makna uraian di atas, penulis rangkum dalam satu kalimat “Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan, Berperan Setara, Menata Keberlanjutan”. Sinergitas dan Kerjasama menjadi kata kunci kita dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan di Sulteng.

(*Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah)

Ayo tulis komentar cerdas