Home Banggai Laut

Proyek Fiktif Penyebab Defisit Keuangan di Balut

Risdianto. (Foto: Istimewa)

Balut, Metrosulawesi.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Banggai Laut menganggap bahwa pekerjaan paket-paket fiktif yang tejadi di Banggai Laut merupakan salah satu indikator terjadinya defisit keuangan daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua HIPMI Banggai Laut Risdianto saat menanggapi persoalan polemik pembayaran sisa anggaran proyek 40 persen di tahun 2020.

“Memang menjadi persoalan jika ada proyek yang tidak terdaftar di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) namun dikerjakan oleh pihak ketiga, akibatnya bukan hanya berdampak pada pekerjaan semata, namun berdampak juga terhadap keuangan daerah dan juga bagi masyarakat secara umum,” jelas Risdianto, Minggu (23/5).

Dia menjelaskan, kondisi daerah hari ini memang menjadikan pemerintahan yang dipimpin Bupati Sofyan Kaepa dan Wabup Ablit harus bekerja keras untuk menyelesaikan permasalah yang ada. Sehingga semua elemen harus saling mendukung untuk mencari jalan terbaik bersama.

“Tentu ini pekerjaan berat bagi Bupati dan Wabup dikarenakan saat memimpin daerah ini, yang harus diselesaikan yakni persoalan keuangan Daerah,” tandas kader Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Di sisi lain, Risdianto menjelaskan, selain persoalan pekerjaan fiktif yang tidak tertera pada DPA. HIPMI juga mendorong agar adanya penegak Hukum yang harus transparan menyelesaikan kondisi saat ini.

“Kemarin BPK, kejaksaan, dan Kejati sudah turun melakukan penyelidikan bahkan pemeriksaan, hal seperti inilah yang HIPMI dorong agar teman-teman yang seharusnya mendapatkan hak atas kinerjanya harus diapresiasi namun bagi pihak rekanan yang bukan haknya harus diberikan sanksi,” tuturnya.

HIPMI secara kelembagaan telah mengumpulkan data-data dari tim khusus yang untuk bekerja mencari informasi se akurat mungkin, sehingga jika terjadi penyalahgunaan wewenang akan didorong untuk diselesaikan.

“Sudah saya intruksikan kepada tim khusus saya untuk mengumpulkan, sedetail mungkin informasi dan data-data, jika terjadi penyalagunaan kekuasaan maka, ini akan kami dorong kepada pihak-pihak yang terkait,” ungkap Risdianto.

Dia menambahkan bahwa ini jelas merugikan mitra kerja dalam hal ini kontraktor yang sudah berkerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun harus mengalami kondisi seperti sekarang.

Sebelumnya DPRD dan Pemerintah daerah telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dalam RDP itu ketua TAPD Pj Sekretaris Daerah Ramli Nadjil sekaligus mewakili Bupati menyampaikan, terkait pembayaran sisa anggaran proyek 40 persen pekerjaan tahun 2020, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk membayarkan namun menunggu sampai kondisi keuangan stabil.

“Pemda tetap akan membayarkan sisa 40 Persen dan ini tertuang dalam Permendagri nomor 72 tahun 2020 mengacu pada PP nomor 12 tahun 2019,” pungkasnya.

Mengacu pada undang-undang otonomiĀ  daerah tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, pada paragraf ketiga soal surplus dan defisit APBD pasal 174 ayat 3 dan 4 dijelaskan apabila APBD diperkirakan defisit. Dapat ditalangi dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pembiayaan daerah yang dimaksud yakni pembayaran defisit bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Reporter: Purnomo Lamala
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas