Home Donggala

Fraksi PKS Inisiasi Perda CSR dari Tambang Galian C

Abd Rasyid. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Donggala, Metrosulawesi.id – Perusahaan galian C yang melakukan aktivitas tambang di wilayah Desa Loli ternyata mengeluarkan dua pembiayaan setiap bulan yakni pajak daerah dan kontribusi ke desa.

“Setiap pemuatan material (kerikil/dan lain-lain), kami akan mengeluarkan dua pembiayaan sekaligus yakni pajak daerah dan pengeluaran/kontribusi ke desa, kalau setoran ke desa sebesar Rp1,5 juta per tongkang,” kata salah satu pengusaha tambang di Loli,  Kamis, 20 Mei 2021.“Kalau kami keluarkan pembiayaan itu, perusahaan memasukannya dalam laporan CSR,” sebutnya lagi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Abd Rasyid yang diminta tanggapannya terkait pembayaran yang dilakukan perusahaan galian C ke pemerintah desa mengatakan, pihaknya fraksi PKS sudah mendorong agar sedianya ada pengaturan dalam bentuk perda CSR.

Hal ini penting dan harus menjadi perhatian serius karena baik desa maupun pemerintah daerah harus segera mengatur urusan CSR perusahaan tersebut agar bisa lebih transparan serta benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat umum khususnya wilayah sekitar perusahaan tambang galian C tersebut.

“Bisa dibayangkan untuk sampel Desa dimana jika masing-masing perusahaan tersebut minimal dalam sebulan melakukan pemuatan sebanyak 10 kali selanjutnya dikalikan dengan jumlah perusahaan yang aktif, ratusan juta bahkan miliaran menjadi pemasukan desa,” sebutnya.

Dikatakannya lagi Inilah potensi CSR yang bisa segera diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah sehingga hal ini benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik.

Maka Berdasarkan hal tersebut sudah saatnya bagi Pemda dan DPRD untuk menginisiasi lahirnya sebuah Perda  tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan itu dalam bentuk Perda.

“Perda ini bertujuan untuk mempertemukan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pelaksanaan program pemda dan desa yang bisa dicover oleh CSR perusahaan, misalnya  dana bulanan yang diberikan CSR ke desa bisa diperuntukan untuk beasiswa bagi masyarakat sekitar pertambangan galian, kemitraan usaha mikro dan kecil, penerapan perda CSR ini sudah dilakukan kabupaten Rembang, kenapa kita tidak melakukannya,” sebutnya.

Ditambahkannya jika nantinya perda CSR ini ada, diharapkan jangan diartikan bahwa dana CsR masuk ke kas daerah, melainkan regulasi ini mengatur, mengawasi dan memperjelas model pertanggungjawaban penggunaan CSR sehingga bisa dievaluasi keberhasilannya.

Pengaturan ini menjadi payung bersama bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat di wilayah perusahaan beraktivitas. Dan bagi perusahaan juga mendapat perlindungan dan jaminan kepastian atas dana CSR yang akan mereka keluarkan.

“Alhamdulillah inisiasi lahirnya Ranperda ini sudah sejak tahun 2020 diusulkan oleh Fraksi PKS, dan telah disetujui oleh semua fraksi untuk dimasukkan dalam Program pembentukan Perda tahun 2021, Semoga di tahun 2021 ini Perda tersebut bisa terwujud, meski dengan kondisi refocusing APBD 2021 turut menghantam semua program dan kegiatan di DPRD termasuk program yang telah dirancang sebelumnya oleh Bapemperda. Dan juga semoga upaya ini tidak tersandung oleh regulasi terbaru yang lebih tinggi seperti UU Omnibus Law dan semua aturan turunannya,” tutup calon bupati yang juga digadang-gadang maju pada Pilkada 2024.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas