Home Sulteng

Diminta Bantuan BPHN Adakan Prolegda

BAHAS PROLEGDA - Kemenkumham Sulteng melaksanakan Asistensi Perancanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Palu, Kamis, 20 Mei 2021. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah meminta bantuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI mengadakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) kabupaten di daerah ini.

“Dibutuhkan bantuan dari BPHN untuk mengadakan Prolegda beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang sama sekali tidak memiliki program legislasi daerah,” ujar Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulteng, I Putu Dharmayasa, saat Asistensi Perancanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Palu, Kamis, 20 Mei 2021.

Dia mengatakan Prolegda sangat penting dalam menentukan skala prioritas legislasi daerah. Namun sayangnya di beberapa kabupaten Sulawesi Tengah, secara ideal tidak sepenuhnya patuh terhadap apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait seperti dalam hal penyusunan Prolegda yang belum ditetapkan dalam tahun berjalan

“Prolegda adalah salah satu prioritas utama untuk kepentingan rancangan peraturan daerah,” tandas Putu Dharmayasa.

Dalam kesempatan ini, Kepala Program Legislasi Daerah (PLD), Indra, memaparkan proses pengajuan pembinaan hukum kepada daerah yang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pengaduan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham, lalu diteruskan kepada Biro Hukum Pemerintah Daerah, kemudian diteruskan kepada BPHN.

Diketahui, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI, Yasmon, bertandang ke Biro Hukum Setdaprov Sulteng di Palu pada Senin, 22 Februari 2021.

Dalam kunjungan ini, Yasmon didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Max Wambrauw, beserta jajaran. Yasmon dan Max diterima oleh Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulteng, Yopie.

Yasmon menjelaskan kunjungan yang tersebut merupakan koordinasi Dalam rangka penguatan pengintegrasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Tujuannya guna mendorong anggota JDIH khususnya di wilayah Sulteng agar terintegrasi.

“Anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum harus terintegrasi demi mewujudkan optimalisasi fungsi JDIH secara Nasional,” ujar Yasmon.

Dia menyebut tujuan lain karena Biro Hukum Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah merupakan pusat jaringan di daerah sekaligus salah satu bentuk pembinaan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas