Home Sulteng

Disnakertrans Proses Puluhan Kasus PHI

Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng kembali melayani kasus Perselisihan Hubungan industrial (PHI) di daerah ini. Penanganannya melalui Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan di bawah komando Joko Pranowo, selaku kabid.

Joko menerangkan dalam kurun 2021 sampai saat ini, pihaknya telah memproses puluhan kasus PHI. PHI yang ditangani mencakup perselisihan hak dan terkait PHK di sejumlah perusahaan pelimpahan dari kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tengah.

“Sudah banyak diproses, ada beberapa pelimpahan dari kabupaten. Kebanyakan memang pelimpahan karena kita (Disnakertrans Provinsi Sulteng) tidak menerima aduan,” terang Joko, Jumat, 21 Mei 2021.

Dia mengatakan untuk persidangan masih dilaksanakan secara online guna memutus kemungkinan penyebaran virus corona (Covid-19). Diketahui, Sulawesi Tengah masih kekurangan mediator untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kepal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, mengungkapkan tenaga mediator di daerahnya hanya sekitar 10 orang.

“Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya tenaga mediator di seluruh kab/kota dan Provinsi Sulawesi Tengah yang berperan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” ungkap Arnold di Palu, baru-baru ini.

Dia merincikan keberadaan PHI tersebut diantaranya berada di Kota Palu 2 orang, Kabupaten Donggala 1 orang, Kabupaten Tolitoli 1 orang, Kabupaten Buol 1 orang, Kabupaten Banggai 1 orang (legitimasi dicabut), Kabupaten Banggai Kepulauan 1 orang namun penempatan di luar bidang lain, dan terakhir Kabupaten Banggai Laut 1 orang.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun sarana hubungan industrial adalah serikat pekerja / serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartite, lembaga kerjasama tripartite, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesain perselisihan hubungan industrial.

“Sarana hubungan industrial tersebut di atas apabila setiap perusahaan melaksanakaan dengan baik dan konsisten, tentunya akan tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta ramah investasi,” tandas Arnold.

Disnakertrans Provinsi Sulteng dalam kurun tahun 2019 sampai 2020 sedikitnya menangani 117 kasus PHI.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas