Home Palu

Ketua Pansus: Keputusan Menteri Sudah Final, Tak Ada Tawar Menawar Soal Lokasi Huntap 2 Talise Valangguni

Suasana Rapat Dengar Pendapat yang membahas penanganan pasca bencana Kota Palu, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Selasa (2/2). (Foto: Yamin/ MAL)
  • Pembangunan Harus Segera Dilakukan

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Moh Syarif menegaskan, keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil adalah keputusan final yang harus segera dilaksanakan.

Keputusan yang dimaksud adalah terkait pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Talise Valangguni. Tidak ada tawar-menawar lagi terkait lokasi pembangunan huntap tersebut.

Baru-baru ini, pemerintah daerah baik Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu, Anggota DPRD dan beberapa pejabat terkait menemui Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil membahas pembangunan huntap di wilayah itu. Hasilnya, Menteri ATR/BPN memerintahkan agar pembangunannya segera dilakukan.

“Intinya, hasil pertemuan dengan menteri itu sudah final,” ungkap Ketua DPRD Kota Palu Moh Syarif kepada Metrosulawesi, Rabu 19 Mei 2021.

Proses pembangunan huntap di Kelurahan Talise Valangguni sebelumnya memang mendapatkan kendala. Sekelompok masyarakat menolak pembangunan huntap di lokasi itu. Kelompok warga mengklaim sebagai pemilik sebagian lahan yang diketahui sebelumnya merupakan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid beberapa waktu lalu pun sempat menyampaikan penundaan pembangunan huntap tersebut. Namun setelah pertemuan dengan pihak kementerian, hal itu tidak bisa lagi dilakukan.

“Bahkan Menteri menegaskan kalau ada yang menghalangi dilaporkan saja ke Mabes (Polri),” ujar politisi partai Gerindra.

Hal itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Pansus Rehab-Rekon, Ahmad Umayer. “Bahkan saat itu Menteri bilang kalau perlu hari ini (saat pertemuan) SK-nya dikeluarkan,” kata legislator dari Fraksi Golkar tersebut menimpali.

“Pemda seharusnya jadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan Huntap,” sebut Syarif menambahkan.

Olehnya, kata dia, mulai saat ini tidak ada lagi alasan untuk menunda pembangunan huntap di lokasi itu. Bahkan proses pembangunan huntap seharusnya sudah mulai kembali dilakukan.

“Menteri ATR/BPN sudah menyerahkan sepenuhnya ke Pemda (Wali Kota). Jadi sekarang semuanya tergantung Wali Kota,” tandasnya.

Dia juga mengingatkan agar dalam proses pembangunan Huntap dapat dilakukan dengan baik. Nasib para penyintas yang sudah hampir tiga tahun kehilangan tempat tinggal harus diutamakan.

“Harapan kita ke depan, jangan sampai aplikator hanya mengejar keuntungan,” tegasnya.

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas